Network
Pria yang belum sebulan menjabat di Dusbudpar itu menegaskan, saat ini semua tahu, kondisi dunia sedang dilanda inflasi. Yang bisa menguatkannya itu perlu kehadiran ekonomi kerakyatan.
Di samping itu menumbuhkan kearifan lokal melalui BUMDes atau di setiap desa yang ada.
Saat ini, lanjut Abraham, sudah ada 32 desa pariwisata yang telah ber SK.
Baca Juga: Kampung KB Desa Matangaji Wakili Kabupaten Cirebon Ikuti Lomba Tingkat Provinsi Jabar
Memang potensinya banyak. Melimpah. Tapi, belum terkelola dengan maksimal. Hanya ada beberapa saja yang sudah dikenal. Sebut saja lanjut Abraham, seperti Sentra Tari di Gegesik, Wisata Batulawang, Wisata Mangrove di Mundu Pesisir, dan Ambilu Losari. Untuk bisa menguatkannya, Disbudpar pun sudah mengagendakan melakukan study banding ke Jawa Timur.
"Untuk bisa menguatkan. Mengangkat kearifan lokal. Nanti dari 32 desa itu perwakilannya kita ajak," ungkapnya.
Diharapkan, nantinya bisa menambah pemahaman dan literasi para pelaku pariwisata.
Baca Juga: Anggaran Relokasi Perajin Batu Alam di Cirebon Dicoret Bupati Imron ‘Komplain’ Dewan
"Harapan saya, sebenarnya tidak hanya segitu. Harus bisa merata. Sehingga, bisa menopang ekonomi kerakyatan. Karena masyarakat itu membutuhkan hiburan yang murah meriah," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menegaskan, untuk Riparda sebenarnya sudah dilakukan pembahasan. Hanya tinggal menunggu pengesahan saja.
"Itu sudah kita bahas. Kita juga sudah berkonsultasi ke provinsi dan pusat. Tinggal nanti pengesahan saja. Mudah-mudahan bisa secepatnya," kata Aan.(Ismail/KC).***
