Konflik Kades Sukamukti Vs Fraksi PDIP, Mantan Pejabat Kuningan: Soal Realisasi Visi Tergantung Kemampuan

- 2 Mei 2023, 05:30 WIB
Mantan Sekretaris Disporapar Kuningan, Dodon Sugiharto
Mantan Sekretaris Disporapar Kuningan, Dodon Sugiharto /Iyan Irwandi/


KABARCIREBON - Ribut pernyataan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Nana Mulyana yang menganggap visi dan misi bupati hanya sebatas isapan jempol semata menjadi fenomena menarik.

Karena hal tersebut dapat disikapi dari berbagai sudut pandang berbeda.

Apalagi ketika pernyataan kepala desa bersangkutan yang kurang mengenakan tersebut.

Baca Juga: Kades Sukamukti yang Wajahnya Mirip Presiden Jokowi Sebut Visi Kuningan Maju hanya Isapan Jempol Belaka

Mendapatkan bantahan dari seorang tokoh yang duduk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, H. Dede Sembada.

"Soal realisasi visi dan misi tergantung kemampuan," kata pensiunan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan, Dodon Sugiharto, Senin 1 Mei 2023.

Ia menjelaskan, visi adalah sebuah rencana besar ke depan sehingga tidak heran apabila setiap calon dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu membuatnya dengan sangat bagus.

Baca Juga: Pernyataan Kades Sukamukti Tentang Visi Kuningan Hanya Isapan Jempol Belaka Mematik Komentar Ketua Fraksi PDIP

Hal itu dimaksudkan agar mendapatkan dukungan sekaligus simpati dari masyarakat yang menjadi calon pemilih.

Tapi tidak ada aturan secara tertulis untuk menghukum orang yang gagal mewujudkan visi dan misinya.

Karena paling juga hukumannya tidak dipilih lagi ketika mencalonkan untuk kesekian kalinya.

Baca Juga: Ini Jadwal Salat di Wilayah Kabupaten Kuningan Untuk Hari Selasa 2 Mei Bersumber dari Kemenag RI

Sementara itu, munculnya statment pedas secara terbuka terhadap kebijakan bupati dari seorang kepala desa.

Membuat dirinya atau pun masyarakat umum lainnya mempertanyakan, ada apa dalam hubungan kerja antara orang nomor satu di kota kuda dengan para kepala desa selama ini.

Idealnya, kalau ada permasalahan dapat didialogkan dalam forum tertutup sehingga tidak menjadi santapan publik.

Baca Juga: Jadwal Layanan SIM Keliling di Wilayah Kabupaten Kuningan, Silakan Cek

Apalagi sampai berkembang menjadi perdebatan. Atau hal ini justru menjadi bukti kepada masyarakat bahwa hubungan batin bupati dengan para kepala desa kurang bagus.

Kondisi ini menjadi fenomena menarik karena seorang pemimpin yang mendekati masa akhir jabatan harus siap menerima perubahan sikap dari orang-orang di sekitarnya.

Termasuk ada yang mulai berani menyatakan sikap berbeda padahal selama ini seorang penurut. Sehingga ketika tidak suka atau tidak setuju, langsung disampaikan.

Baca Juga: Tidak Hanya Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Bunda PAUD pun akan Lengser Tanggal 4 Desember 2023

Kendati demikian, secara pribadi, dirinya tidak mempersoalkan siapa yang benar atau pun salah.

Siapa yang gagal atau berhasil karena hal itu realitif tentang siapa dan dari kelompok mana yang menilainya.

Bagi yang senang dan sering mendapat keuntungan akan mengatakan berhasil. Namun bagi yang selalu dikecewakan sekaligus dianaktirikan pasti kontradiktif.

Pasalnya, yang namanya visi dan misi hanyalah sebuah susunan kalimat yang mudah untuk dibuat.

Bahkan seorang calon pemimpin yang pernah terlibat kasus hukum pun dapat juga membuat misi terwujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Maka dari itu, masyarakat sekarang harus mulai cerdas menjatuhkan pilihan kepada seorang calon pemimpin.

Dan jangan mudah percaya dengan visi dan misi yang dijanjikan tetapi lebih baik melihat terlebih dahulu perilaku kesehariannya agar lebih obyektif.

"Beda sekali dengan saya ketika masih aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) karena dari dulu selalu berbicara obyektif. Kalau bagus, ya dikatakan bagus tapi jika jelek ya jelek," ucapnya.

Khusus bicara Visi Kuningan Ma'mur, Agamis dan Pinunjul (MAJU) dalam bidang pariwisata, ia menilai bahwa bupati dan kepala Disporapar telah gagal.

Buktinya, Obyek Wisata Waduk Darma Kecamatan Darma yang selama ini menjadi aset Pemerintah Kabupaten Kuningan karena selalu dikelola sejak jaman dahulu.

Tapi malah lepas diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga jangankan menambah, mempertahankan yang sudah ada pun tidak mampu. (Iyan Irwandi/KC) ***

Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News

Editor: Iyan Irwandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah