Network
KABARCIREBON - Kader senior PKB Kabupaten Cirebon, Rachmat Hidayat, menyerang balik pernyataan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB, Zaenal Muttaqin. Ia juga mendesak agar dibentuk tim investigasi atas adanya dugaan jual beli nomor urut bakal calon legislatif (bacaleg).
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar Zaenal Muttaqin belajar lagi. Sebab jawaban yang disampaikan atas problem di PKB bukan suatu penyelesaian masalah. Bahkan, Rachmat juga blak-blakan soal kekacauan di internal partainya yang mengakibatkan banyak kader potensial pindah partai dan kini menjadi bacaleg partai lain.
Pria yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon ini menjelaskan, kisruh internal partainya kini telah tumpah ruah di ruang publik yang dimungkinkan akan berdampak pada kemerosotan elektoral PKB. Sebab Pemilu sudah dekat.
"Kalau kekacauan ini panjang kali lebar tak bertepi, saya meragukan kemenangan PKB dapat dipertahankan," kata Rachmat, Selasa (23/5/2023).
Menurutnya, keangkuhan karena jabatan mendadak berkuasa dengan gaya intimidatif dalam menjalankan roda organisasi, sangat berdampak buruk pada komunikasi politik di internal pengurus, sehingga terbangun komunikasi di ruang publik. Begitu juga pengelolaan management organisasi ataupun manajemen konflik yang tak terkelola dengan baik.
"Kita ini parpol yang terbiasa dihadapkan pada situasi apa pun. Kalau kita mampu mengelola konflik pun, bisa menjadi media produktif kita untuk berselancar dalam ruang popularitas dan elektoral," ungkapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Serukan I Love You Almost Full
Hal ini, kata dia, akibat dari sosok kepemimpinan yang tidak mengenal sosio kultural dan kesejarahan PKB Kabupaten Cirebon. Jam terbang yang masih seumur jagung. Karena sosok Ketua DPC PKB, Jamil Abdul Latief baru beberapa tahun kembali di Cirebon dan aktif di PKB baru di pemilu 2019.
Begitu juga dengan Sekretaris DPC PKB, Waswien Janata yang berasal dari Wonosobo Jateng, terlibat di PKB saat Mohamad Luthfi maju sebagai cabup dan baru aktif pada masa periodik itu.
"Atas situasi personal demikian, keduanya belum begitu mengenal geopolitik Kabupaten Cirebon yang sangat dinamis," terang Rachmat.
Baca Juga: Lindungi Pekerja Migran, Anggota DPRD Jabar Sosialisasikan Perda tentang PMI
Ia juga mengingatkan, dalam mengelola organisasi yakni PKB Kabupaten Cirebon harusnya didasari dengan semangat kebersamaan kolektif kolegial.
"DPC PKB itu institusi politik harus terbuka menerima saran dan kritik dari publik. Karena tanpa dukungan publik, PKB akan sulit memainkan peran-peran politiknya," kata Rachmat.
Ia melanjutkan, terkait strategi pemenangan partainya di pemilu, tentu menyangkut banyak pihak dalam struktur organisasi partai. Karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memiliki tanggung jawab pada pemenangan di setiap dapilnya.
Baca Juga: Kades Ambruk Nyanyi Bareng Biduan, Innalillahi Wa Inna Illaihi Rojiun
"Penomorurutan jika tersembunyi dan rahasia justru akan menimbulkan stigma negatif, saling curiga mencurigai adanya kong kalikong patgulipat," ungkapnya.
Maka, kata dia, dalam penentuan bacaleg menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan partainya, terkait penetapan Data Caleg Sementara (DCS) rujukannya ketentuan pasal 18 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) peraturan PKB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Juknis Rekrutmen dan Seleksi Caleg PKB 2024 yaitu dengan mengelar rapat pleno di semua tingkatan.
"Sedangkan kita tidak ada pleno sama sekali. Pernah ada rapat, tapi itu bukan rapat pleno. Sebab rapat pleno ada aturannya, dihadiri 50 persen plus 1 pengurus. Coba bayangkan DPP PKB saja menggelar rapat pleno karena taat pada amanah peraturan partai. Supaya caleg yang kita daftarkan sah dan berpayung hukum kuat," katanya.
Baca Juga: Perampokan Karawang, 1 Pelaku Tewas Ditembak, 2 Nyerah, dan 1 Kabur ke Cikampek
Ia juga mengkritik statement Ketua LPP DPC PKB yang menyatakan incumbent bisa bertarung di nomor urut berapa saja. Jika demikian, kenapa harus ada incumbent anggota legislatif yang berada di nomor urut 1.
"Ucapan Ketua LPP ini bertentangan dengan faktual politik dan bisa berdampak fatal lemah syahwat politik caleg incumbent nomor 'sepatu'. Jadi, jika masih magang di PKB lebih baik belajar lagi mas!" tegas Rachmat yang juga Mantan LO atau Sekretaris LPP DPC PKB Kabupaten Cirebon beberapa periode ini.
Menurutnya, efek ketidakprofesionalan DPC PKB dalam rekrutmen bacaleg, membuat banyak kader potensial PKB yang pindah partai. Padahal mereka meraup suara besar pada beberapa kali ikut Pemilu. Sebut saja Hj. Nining sekarang menjadi bacaleg PDI Perjuangan, Gus Darda menjadi bacaleg Partai Golkar.
Selanjutnya Doni Suroto dan Amin pindah ke PSI. Kemudian Kasja Tohir yang dua kali pemilu terakhir meraup suara signifikan, kini menjadi bacaleg Partai Golkar.
Adapun soal adanya dugaan jual beli nomor urut bacaleg, seperti yang disampaikan H Tanung atas ungkapan Mohamad Luthfi yang disaksikan Emha Syahirul Alam, diperlukan klarifikasi dari Mohamad Luthfi dan para saksi. Sebab hal ini menyangkut marwah PKB yang selama ini tidak pernah terdengar praktek suap dalam penomoran caleg.
"Demi terjaganya marwah PKB, ada baiknya unsur pimpinan melakukan rapat secara khusus dengan mengacu pada peraturan partai atau bentuk tim investigasi saja!" tegas Rachmat.
Baca Juga: Perampok Berpistol Sekap Karyawan Minimarket Karawang, Satu Tewas Ditembak Karena Menyerang Polisi
Menurutnya, statemen Ketua LPP DPC PKB yang menyatakan fitnah kaitan dugaan jual beli nomor urut bacaleg, justru terkesan justifikasi yang tidak problem solving terhadap soal krusial. "Politik itu riang gembira dan selalu tebarkan kemanfaatan. Dan ingat drajat tertinggi dari politik itu adalah kemanusiaan," kata Rachmat mengakhiri.(Ismail)
