Network
Masalah itu, lanjutnya, berawal ketika ada niat dari Hasan Basori untuk mengurus sertifikat rumah almarhum Abdullah Masrur sebagai kompensasi. Kalau memang rumah tersebut sudah bisa di sertifikatkan, maka silakan DPC PKB memakai kantor yang sekarang, sampai bisa proses balik nama menjadi milik DPC PKB Kabupaten Cirebon.
"Ini kan persoalannya sederhana. Toh Hasan Basori sendiri yang menawarkan tapi dia malah tidak mengakui. Padahal sudah dihadirkan dewan syuro, notaris termasuk Hasan Basori sendiri. Dan janji Hasan Basori saksinya juga pihak notaris," ujarnya.
Untuk itu, akhirnya ahli waris memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Dalam waktu dekat akan mengirimkan surat somasi kepada DPC PKB Kabupaten Cirebon dan melakukan penyegelan.
Alasannya, kata Ibrahim, selama ini tidak ada kompensasi apapun dari DPC PKB Kabupaten Cirebon, selama menempati kantor yang memang bukan milik DPC PKB Kabupaten Cirebon. Ia juga mengaku, penawaran yang disepakati sebelumnya untuk memberikan kompensasi, sekarang sudah dicabut pihaknya.
Dan yang sekarang, langkah yang akan dilakukan pihaknya, yakni menyegel dan meminta agar kantor tersebut dikosongkan karena akan ditawarkan ke orang lain nantinya untuk dijual.
"Kami akan somasi dan menyegel kantor DPC. Silakan kalau mau bertahan di sini, beli saja tanah plus bangunannya. Toh selama ini sudah ada yang nawar tiga miliar. Kalau tidak mau, mangga kosongkan saja karena ini milik kami," katanya.
Baca Juga: Dengan Menerapkan Transformasi Layanan, Gangguan Listrik di Jawa Barat Turun 20,3 %
Hasan Basori yang juga mantan ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, saat hendak dikonfirmasi melalui sambungan selulernya enggak menjawab. Begitu juga ketua DPC PKB sekarang, Jamil Abdul Latief dan Sekretaris DPC PKB, Waswin Janata enggan berkomentar terkait hal itu.(Ismail/Kabar Cirebon)
