Network
Terkait mekanisme pengangkatan PPPK, Edi meminta proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan memperhatikan masa pengabdian tenaga honorer. Dia pun berharap, usulan 779 tenaga honorer Kota Cirebon dari BKPSDM bisa seluruhnya terakomodir oleh Kemenpan RB.
“Jika melihat tahapannya, tes seleksi PPPK ini akan dilaksanakan pada September mendatang. BKPSDM masih menunggu keputusan jumlah formasi yang disediakan Kemenpan RB,” ujar Edi.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi I lainnya, Een Rusmiyati meminta kepada Pemda Kota Cirebon untuk mempercepat pengisian kekosongan jabatan di lingkungan perangkat daerah, khususnya jabatan pimpinan tinggi pratama.
Menurut Een, misalnya, belum terisinya jabatan kepala DPUTR berdampak pada terhambatnya program pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum tidak boleh terhambat.
“Di DPUTR masih terjadi kekosongan. Maka, pegawai yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya harusnya bisa melaksanakan kegiatan,” ujar Een.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati menyebutkan, kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah daerah saat ini terjadi di beberapa perangkat daerah.
Sri menjelaskan, pengisian untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II dilakukan melalui seleksi terbuka. Perkembangannya, BKPSDM sudah bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membentuk panitia seleksi. Selanjutnya, BKPSDM menunggu surat balasan dari KASN perihal pembentukan pansel.
Baca Juga: Pada Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2023, Sekda Kuningan Sampaikan Pesan Penting Buat Cakades
