Network
Ia juga menjelaskan, terkait ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengadaan antropometri ini, menurutnya, sesuai yang disampaikan Bagian ULP, tidak ada. Artinya sudah sesuai aturan. Hanya saja, harusnya pihak Dinkes melakukan kroscek ke perusahaan pemenang tender.
Baca Juga: Peringati 50 Tahun, KNPI Indramayu Refleksikan Eksistensi dan Apresiasi Pemda
"Cuma yang jelas ini kan seharusnya pada saat sudah diklik itu harusnya teman teman Dinkes kontrol, stoknya ada enggak. Walaupun itu sudah masuk etalase Kemenkes. Minimalnya teman-teman Dinkes ini ke sana cek barangnya ada enggak," kata Aan.
Terutama, lanjut dia, terkait stok barangnya ada atau tidak. Karena sesuai dengan yang disampaikan pihak Dinkes, ada sebanyak 2.200 paket antropometri untuk Kabupaten Cirebon. Kalau tidak ada stoknya sampai 20 September 2023, sementara sudah menunjuk perusahan itu, tentunya ini akan merugikan masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Ada kegagalan dari teman teman Dinas Kesehatan. Kalau sampai tidak digelar ini sangat merugikan sekali buat kita semua. Karena alat ini kan dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui berat badan bayi, apakah bayi itu stunting atau tidak. Kalau barangnya tidak didistribusikan sampai batas akhir, ya harus diberi sanksi teman-teman dinkes, ini sudah enggak benar," kata Aan.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Antropometri yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) pada Dinkes Kabupaten Cirebon, Sudiyono saat diwawancara enggak banyak bicara. Namun, pihaknya tetap optimistis kegiatan bisa digelar dan barang bisa didistribusikan.
"Ya kita tunggu saja nanti sampai tanggal 20 September 2023. Kontrak sudah ditandatangani. Kan dari 24 Mei sampai 20 September belum selesai masa kontraknya," kata Sudiyono.(Ismail)
