Network
KABARCIREBON - Sebagai dukungan bantuan penanganan darurat bencana kekeringan di Kabupaten Kuningan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dana siap pakai (DSP), logistik peralatan untuk bencana kekeringan, dan 1 unit mobil dapur umum lapangan.
Bantuan tersebut, secara simbolis diberikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, kepada Sekda Kabupaten Kuningan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H. Dian Rachmat Yanuar.
Ia didampingi oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Indra Bayu Permana di Miracle Signature Hills Ciater Subang, Kamis 24 Agustus 2023.
Baca Juga: Transaksi Sabu dengan Sistem Tempel Tengah Trend, Pelaut Asal Kuningan Ditangkap
Pemberian bantuan serupa juga diberikan kepada 6 kabupaten/kota di Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Kuningan, Subang, Cirebon, Cianjur, Bekasi, dan Kota Cimahi.
Pada acara rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD se-Jawa Barat, juga hadir Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Said Ashim, Anggota DPR RI, H. Obon Tabroni, Anggota DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina, perwakilan kepala daerah penerima bantuan serta seluruh kalak BPBD se-Provinsi Jawa Barat.
Kepala BPBD Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih atas perhatian dari BNPB terkait bantuan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Bantuan berupa satu unit mobil dapur umum lapangan, dan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp250 Juta.
Saat ini sedang mengalami peningkatan intensitas bencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini sangat penting, terutama bagi rekan-rekan di BPBD, dalam hal operasional dan aspek lainnya. ‘Doom Lab’ juga sangat diperlukan.
“Sebelumnya, diberikan kesempatan juga kepada daerah lain bahwa dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersedia. Hal ini, kami sudah memberikan instruksi langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kuningan terkait untuk segera melengkapinya, karena peluang-peluang masih ada.
Ini yang kami butuhkan, karena Kuningan termasuk daerah rawan bencana yang memerlukan perhatian bersama. Mengingat keterbatasan anggaran dari APBD, semoga dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi juga dapat terealisasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,” harap H Dian.
Baca Juga: Di Kuningan Ada Kampung Bebas Narkoba, Ini Kata Kapolres
Deputi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Said Ashim, mengemukakan bahwa bencana merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.
Bencana selalu berdampak luas, sehingga kerusakan tersebut perlu dibangun kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, berkelanjutan dan mengurangi risiko.
Diingatkan dia,perlu diwaspadai bahwa fenomena kekeringan mulai meningkat, terutama dalam kondisi kemarau dengan fenomena El Nino. Langkah-langkah pencegahan diperlukan untuk mengatasi krisis air dan kekeringan.
Pemerintah telah berusaha memberikan bantuan seperti penyaluran air bersih bagi daerah yang membutuhkan, persediaan cadangan pangan di daerah-daerah yang berisiko tinggi terkena kekeringan, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana kekeringan.
“BNPB berkontribusi khusus pada Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau dan kebakaran hutan. Saat ini, Indonesia telah mengalami 2.657 bencana, sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Kini, kekeringan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan juga semakin meningkat,” ungkapnya. (Emsul/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
