Network
KABARCIREBON - Penyerapan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon, sebesar Rp 5 miliar dinilai tidak wajar. Bahkan, informasinya kasus tersebut tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).
Seperti diketahui, pasca kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2023-2027 dilantik pada Juni 2023, muncul masalah baru. Sebab, anggaran Rp 5 miliar tahun ini dalam setengah tahun tinggal menyisakan Rp 955 juta saja.
Menurut Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Sutardi Raharja, sejak pergantian Juni 2023, pihaknya hanya menerima sisa anggaran dari kepengurusan KONI sebelumnya senilai Rp 955 juta.
"Kami dilantik tanggal 27 Juni kemarin. Tapi kami hanya diberikan sisa anggaran dari pengurus lama kurang dari satu miliar. Lah terus kemana yang 4 miliarnya? Masa sudah habis," kata Sutardi, Kamis (31/8/2023).
Menurutnya, sisa anggaran sebesar Rp 955 juta tersebut akan dipakai untuk operasional kesekretariatan dan pembinaan cabor-cabor. Untuk pembinaan Ccabor, disiapkan Rp 500 juta. Sementara untuk kesekretariatan, KONI hanya menyisakan Rp 455 juta. Itupun sudah dipotong Rp 80 juta untuk biaya pelantikan kepengurusan KONI yang baru.
"Jadi untuk operasional KONI hanya tersisa Rp 375 juta. Itu kita hemat karena harus cukup sampai akhir tahun ini. Anehnya, kenapa untuk pembinaan cabor-cabor malah kami yang harus bertanggungjawab. Terus kemana sisa anggaran yang dikelola pengurus lama?" ungkap Sutardi.
Baca Juga: Kabar Menggembirakan Datang dari Palembang, Siswa SMA Negri 5 Cirebon Berhasil Sebet Medali
Untuk itu, pihaknya sudah meminta Inspektorat untuk melakukan audit anggaran yang dipakai pengurus KONI yang lama. Hal itu supaya semua pengurus KONI dan cabor-cabor yang ada mengetahui alur pertanggungjawaban keuangan KONI selama ini. Masalahnya, menurutnya, selama dirinya menjadi anggota cabor sebelum jadi ketua KONI saat ini, tidak pernah ada transparansi anggaran.
"Semua harus transparan dong. Ini kan duit negara yang harus dipertanggungjawabkan. Selama ini prestasi atlet di Kabupaten Cirebon selalu terpuruk. Tahun lalu itu Kabupaten Cirebon peringkat ke-24 untuk level Jabar," ujarnya.
Kalau dikalkulasikan, lanjutnya, kemungkinan masih banyak uang sisa yang harus dipertanggungjawabkan pengurus KONI lama. Untuk anggaran Rp 5 miliar sekarang saja, alasannya habis untuk bonus atlet PORDA tahun lalu. Bila dihitung, bonus atlet hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar. Itupun sudah ditambah sekitar Rp 200 juta untuk Muscab.
Sutardi mengkalkulasi, bonus untuk atlet peraih emas saja hanya menghabiskan anggaran Rp 800 juta. Karena satu medali emas dihargai bonus Rp 100 juta. Sementara Kabupaten Cirebon meraih 8 emas. Sedangkan untuk medali perak diberikan bonus Rp 25 juta dan Kabupaten Cirebon mendapatkan 10 medali.
Artinya anggaran yang dikeluarkan adalah Rp 250 juta. Sementara medali perunggu dihargai Rp 15 juta dan Kabupaten Cirebon mendapatkan 43 medali dengan bonus sebesar Rp 645 juta.
"Silakan hitung sendiri berapa sisa yang masih ada di ketua dan pengurus lama. Saat ini kami sedang menunggu hasil audit dari Inspektorat. Tapi saya dengar juga, ini sudah masuk di Kejaksaan Sumber Kabupaten Cirebon," akunya.
Baca Juga: Dua Atlet Panjat Tebing Kota Cirebon Masuk Tim BK PON Jabar, Ini Namanya
Sutardi melanjutkan, untuk menghindari urusan hukum, pihaknya akan melakukan transparansi anggaran ke semua pengurus KONI dan semua cabor. Hal itu karena pada tahun depan Pemkab Cirebon akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk KONI.
"Dengan begitu, semua penggunaaan uang bisa diawasi semua pihak," ungkap Sutardi.(Ismail)
