Nih! KPK Kembali Ungkap Dugaan Kasus Korupsi Bansos Beras yang Terjadi di Kabupaten Cirebon

Baca Juga: Dibanding Desa Lain di Kab.Cirebon, Desa Wilulang yang Paling Minim dari Daftar Pemilih Sementara Pilwunya

Beras remuk

Ia menambahkan, jumlah KPM yang ia salurkan di desanya sekitar 315 KPM. Di desa tersebut, jumlah total KPM lebih dari 600 KPM. Sehingga, di desa itu ada dua pendamping PKH.

Berdasarkan laporan dari KPM yang menerima bansos tersebut, kualitas beras sangat jelek karena kondisinya remuk dan tidak layak konsumsi. Bahkan, mayoritas KPM menjual kembali beras tersebut meskipun dengan harga murah.

Baca Juga: Dorong Masyarakat Tanggap Bencana, Pertamina Regional JBB Fasilitasi Program Edukasi Mitigasi Kebakaran

Diberitakan sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengaku, telah dimintai keterangan oleh KPK pada Senin (18/9/2023) lalu di Bandung. Fitriani, menjawab semua pertanyaan KPK mengenai proses penyaluran bansos beras di Kabupaten Cirebon.

Fitriani juga menyampaikan, pihaknya belum menjabat sebagai Kadinsos saat penyaluran bansos beras tersebut. Sehingga tidak mengetahui pasti prosesnya penyaluran bansos.

Hanya ia menyampaikan bahwa pendamping PKH lebih memahami proses penyaluran bansos.

Baca Juga: UKM Hay'atu Tahfidzil Qur'an IAIN Cirebon Adakan Seminar Tahfidz Bersama Ning Nadia Abdurrahman

"Kami sampaikan apa adanya dan memang bukan zaman saya menjabat," paparnya.