Network
KABARCIREBON - Soal rencana Cirebon Timur menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), pemerintah daerah melalui Bupati Cirebon, H Imron sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta agar dilakukan rapat paripurna persetujuan bersama DOB.
Surat undangan rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi DPRD pun telah dikeluarkan Sekretariat DPRD yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Moh. Luthfi. Dalam surat undangan rapat tersebut diagendakan Selasa 21 November 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, di ruang ketua dewan.
Adapun materi yang akan dibahas dalam surat undangan yang bertitimangsa 20 November 2023 itu, yakni rapat koordinasi (Rakor) menindaklanjuti surat Bupati Cirebon terkait permintaan rapat paripurna persetujuan bersama DOB.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Kabupaten Majalengka Siapkan Klinik Jiwa, Ini Tujuannya
Namun, hingga sore hari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon tak juga ngantor. Ia menghilang, sehingga rakor pun gagal digelar. Meski beberapa pimpinan fraksi yang mendapat undangan rapat tersebut, sejak pagi sudah ada di gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
Salah satunya Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa. Ia datang ke kantor DPRD sejak pagi untuk memenuhi rapat tersebut. Namun dirinya mengaku kecewa, karena yang mengundang rapat malah tidak ada di kantor, sehingga rapat gagal digelar.
"Suratnya tadi malam (diterima,red) dari sekretariat fraksi bahwa hari ini rapat dengan pimpinan. Materinya rapat koordinasi menindaklanjuti surat bupati yang meminta rapat paripurna persetujuan bersama terkait DOB. Tapi yang mengundang malah menghilang, tidak ada di kantor," kata Mustofa.
Pria yang akrab disapa Jimust ini kembali menegaskan, sejak pagi dirinya sudah hadir di gedung DPRD. Mengutamakan agenda Rapim terlebih dahulu, meskipun sudah ada agenda kunjungan. Jimust pun mengaku tidak sendiri, ia bertemu salah satu pimpinan DPRD, H Subhan dan beberapa ketua fraksi lainnya.
