Network
KABARCIREBON - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti soal bantuan sosial (bansos) dari dana APBN yang dibagikan di tahun politik. Menurutnya, bansos seharusnya tidak dipolitisasi karena merupakan hak rakyat. Tidak seorang pun berhak mengklaim bansos adalah program personal, termasuk Presiden.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, yang berpasangan dengan Mahfud MD menilai, tidak etis bansos dijadikan komoditas politik untuk meraup suara. Karena bansos tersebut dibiayai oleh APBN, yang notabene dari pajak masyarakat.
"Jangan dipolitisasi. Karena itu (bansos) haknya rakyat," tegas Ganjar.
Sebagai salah satu kandidat yang bakal berlaga di Pilpres 2024, Ganjar mengungkapkan bahwa bansos telah dijadikan alat untuk menyerang pasangan lain. Dia mengakui pasangan yang mendapat serangan tersebut adalah Ganjar-Mahfud MD.
"Dulu ada yang menyampaikan, 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'," ungkap dia.
Menurut dia, pihak yang melemparkan isu tersebut,l tidak memahami peraturan yang berlaku di Indonesia. Bansos merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, siapapun pemimpinnya.
Karena itulah, wajar jika dalam keadaan yang sulit seperti sekarang, pemerintah menggelontorkan bansos kepada masyarakat. Sebab pemerintah berkewajiban melindungi masyarakatnya.
"Saya kira baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi kuat," imbuhnya.
Ganjar menegaskan, program bansos bakal terus dilanjutkan jika terpilih menjadi presiden. Dia menjanjikan, penyaluran bansos bakal lebih baik dan tepat sasaran.
Menurut dia, Capres-cawapres Ganjar-Mahfud MD sudah punya cara untuk mengatasi penyaluran bansos. Program ampuh yang bakal dijalankan Ganjar, yakni 'KTP Sakti'.
KTP Sakti merupakan upaya Ganjar-Mahfud untuk memperbaiki data penduduk. Program tersebut sekaligus bakal memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan terkait kebutuhan mereka.
Dia menjelaskan, program KTP Sakti nantinya bakan menyatukan berbagai program bansos yang sudah ada. Dengan demikian, semua program bantuan pemerintah akan terintegrasi di satu platform.
Sebagaimana diketahui sudah ada banyak program bansos yang dicanangkan pemerintah. Sebut saja subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Selanjutnya, Subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian, subsidi usaha produktif, Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.
Program KTP Sakti, tegas Ganjar, merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan. Dia menjamin, pemanunggalan data melalui KTP Sakti, akan membuat penyaluran bantuan tepat sasaran.
KTP Sakti juga menyatukan dari program berbasis kartu-kartu yang telah ada sebelumnya. Karena itu, satu data Indonesia melalui KTP Sakti bisa menjadi alat untuk menyalurkan program agar lebih tepat sasaran.
"Kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah. Di sana ada aplikasi LaporGub, yang ini mau kita buat se-Indonesia, sehingga menjadi governance superapps untuk mengontrol dengan data yang ada," imbuhnya.(Fanny)
