Network
KABARCIREBON - Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kuningan yang dijadwalkan selama 4 hari oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan di Horison Tirta Sanita Hotel, malah didemo oleh warga yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan (Kokarkap), Kamis 29 Februari 2024.
Massa menuntut agar dilakukan penghitungan ulang di tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Kuningan atau jika memungkinkan digelar pencoblosan ulang karena banyak terindikasi terjadi kecurangan-kecurangan.
"Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkesan sengaja membiarkan pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) baik dugaan money politik, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan hal lainnya," ujar Ketua Kokarkap, Dadang Abdullah.
Selain itu, disinyalir KPU pun tidak netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan karena diduga ada keberpihakan sehingga melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024 yang di dalamnya pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan DPD.
Maka dari itu, kata Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan (Dapil) 1, pihak-pihak berwenang segera turun tangan dengan melakukan pemeriksaan, tindak sekaligus eksekusi para pelanggar Pemilu baik peserta maupun pelenggara pesta demokrasi kali ini.
Bedahalnya dengan penilaian Perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat, Abdulah Safei. Ia justru mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu di Kuningan karena berjalan dengan lancar serta kondusif. Hal itu dampak dari kerja kerasnya 39 petugas Pemilu yang memastikan proses demokrasi berjalan terbuka dan jujur.
Bahkan dirinya pun memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan khususnya Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, H. Raden Iip Hidajat karena menjadi pelopor dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para petugas Pemilu padahal daerah lainnya masih berproses.
