Network
KABARCIREBON-Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Majalengka, Irfan Nur Alam (INA), hari ini resmi ditahan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Selasa 26 Maret 2024 sore. Penahanan sendiri dilakukan dalam konteks penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Pasar Cigasong di Majalengka.
INA saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas IA Bandung, Kebonwaru, untuk proses lebih lanjut. Sebelum ditahan INA yang mengenakan kemeja biru dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Usai diperiksa beberapa jam, INA langsung keluar mengenakan rompi orange dan ditahan menggunakan kendaraan Kejati.
INA sendiri merupakan salah satu dari beberapa tersangka, yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Pemeriksaan INA dkk sendiri sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun.
Penahanan INA sendiri entah kebetulan atau tidak, waktunya bersamaan waktunya dengan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, sebagaimana tertuang di dalam peraturan KPU RI Nomor 2 tahun 2024. Tentang Jadwal Pemilihan Kepala Daerah baik Pilgub maupun Pilihan Bupati dan Pilihan Wali Kota. Dimulai sejak 25 Januari 2024 hingga waktu pencoblosan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Syarif Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka Irfan Nur Alam (INA), yang pada saat kejadian kasus ini menjabat sebagai Kabag Ekonomi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
"Kami melakukan upaya penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Kebon Waru Bandung," katanya saat menggelar jumpa pers bersama awak media.
Baca Juga: Warga Situgangga Kota Cirebon Antusias Mengurus Akta Lahir dan Kematian di Baperkam
Syarif menjelaskan, INA ditersangkakan terkait kasus yang berkaitan dengan proyek Pasar Cigasong, Majalengka. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jabar menjerat tersangka INA dengan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Setelah menyaksikan kliennya ditahan, tim penasehat hukum yang mewakili INA memberikan penjelasan kepada awak media. "Kami ditugaskan untuk membela saudara INA, yang dalam hal ini merupakan keluarga atau anak dari Ketua DPC PDIP Majalengka. Ini yang perlu digarisbawahi," ujar Roy Jansen Siagian di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Baca Juga: Gempa Bumi Tektonik Berkekuatan M=3,1 Tidak Dirasakan Warga Majalengka
Roy sendiri merupakan bagian dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DPP PDIP yang diberi mandat untuk memberikan bantuan hukum kepada anak Ketua DPC PDIP Majalengka, INA.
Roy menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sejak pagi tadi, ada tiga poin penting yang menjadi dasar pernyataan sikap dari tim penasehat hukum.
"Pertama, saudara Irfan Nur Alam ini tidak bersalah. Kedua, saudara Irfan Nur Alam tidak pernah menerima uang sepeser pun dalam proyek Pasar Cigasong. Karena hingga detik ini, tidak ada bukti yang cukup untuk menetapkan INA sebagai tersangka," tegas Roy.
Roy menambahkan,pihak DPP PDIP akan membela kader dan keluarga kader yang dianggap diperlakukan sewenang-wenang. Apalagi penetapan tersangka ini kental dengan dugaan politiknya.
Baca Juga: Golkar dan PPP Majalengka Jalin Silaturahmi di Bulan Suci. Isyarat Kuat Koalisi?
Buktinya kasus sudah lama begitupun pemeriksaannya, dan anehnya baru ditetapkan tersangka dan ditahan saat memasuki tahapan pilkada serentak dimulai.
"Nanti kita akan melihat situasi lebih lanjut, penjelasan dari kami,"tutupnya.***
