Network
KABARCIREBON-Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kali secara berturut-turut.
Penghargaan sendiri diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. Dan ini menjadi kado istimewa bagi Kabupaten Majalengka, di Hari Jadi Majalengka yang ke-534 tahun 2024.
Penyerahan penghargaan sendiri dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CfrA, kepada Penjabat (Pj.) Bupati Majalengka, Dr. H. Dedi Supandi, S.STP, M.Si, dan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 30 Mei 2024.
Baca Juga: Pemda Kota Cirebon Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK RI
Acara ini pula dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Majalengka, Hendra Krisniawan, S.STP, CGCAE, Kepala BKAD Kabupaten Majalengka, Dr. H. Lalan Soeherlan S, M.Si, Ketua DPRD Majalengka Drs.H Edy Anas Djunaedi, MM dan para pejabat pemkab lainnya.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Sudarminto, menyampaikan bahwa pencapaian Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang telah menyajikan laporan keuangan dengan transparan dan akuntabel.
Sudarminto menambahkan bahwa pemberian Opini WTP kepada kabupaten dan kota didasarkan pada kriteria tertentu, sehingga BPK-RI memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yang diraih.
Baca Juga: Pemkab Cirebon Kembali Raih Opini WTP Ke-9 Kali Berturut-turut dari BPK RI
"Opini ini bukan merupakan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Semua catatan yang telah direkomendasikan BPK-RI harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sudarminto menambahkan, LKPD Pemda Majalengka yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
"Terhadap beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, pemerintah daerah harus menindaklanjutinya paling lambat selama 60 hari," pintanya.
Baca Juga: Atlet Jujitsu Kota Cirebon Ikuti Grand Prix Internasional di Thailand
Pj. Bupati Majalengka, Dr. H. Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa prestasi ini menunjukkan konsistensi Kabupaten Majalengka dalam mempertahankan penghargaan WTP.
"Kiranya prestasi ini dapat terus dipertahankan dengan tetap disiplin dalam setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan setiap kegiatan/program," kata Dedi.
Dedi berharap, prestasi yang diraih ini akan menjadi pemacu dan pemicu seluruh ASN di Majalengka untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
Baca Juga: Kapolres Cirebon Kota Kunjungi Ponpes Daarul Mujahid
"Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Modal dasar untuk meraih Opini WTP ini adalah kerjasama, koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD," tutur Dedi.
Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Dr. H. Lalan Soeherlan S, M.Si, menambahkan bahwa prestasi ini menandakan Kabupaten Majalengka telah meraih opini WTP sebanyak 11 kali secara berturut-turut.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi, sinergitas, dan kerja keras semua pihak dalam melaksanakan regulasi pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan. "Ini juga menjadi bukti dari komitmen Pemkab Majalengka dalam menjaga dan mengelola keuangan dengan baik," paparnya.
Baca Juga: Pemda Kota Cirebon Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK RI
Menurut dia, pencapaian opini WTP yang ke-11 ini juga menjadi kado istimewa bagi Hari Jadi Majalengka yang ke-534 pada tahun 2024.
"Prestasi memperoleh opini WTP merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah, dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab,"tutupnya.
Perlu diketahui, selain Kabupaten Majalengka, pada malam yang sama ada 4 kabupaten/kota lain yang juga menerima LHP secara bersamaan yakni Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cianjur.***
