Network
Sementara pemerhati kebijakan publik, Taufik Hidayat mengatakan, jelang Pemilukada imbauan agar aparat negara terus disuarakan dari otoritas terkait. Imbauan ini tidak lepas dari isu miring terhadap aparat negera yang dianggap tidak netral.
Sementara amanat undang-undang bahwa, penyelenggara negara di semua tingkatan harus netral pada setiap penyelenggaraan pemilu.
Baca Juga: Majalengka Anteng Dideklarasikan Jelang Pemilu Kepala Daerah 2024, Ini Konsekuensi Bagi ASN
Imbauan aparat negara netral juga tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2022, Nomor 800-5474 tahun 2022, Nomor 246 tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
“Ada sejumah sanksi bila aparatur sipil negara (ASN) tidak netral saat Pemilu 2024. Ada sanksi berupa administratif, hukuman ringan, sedang hingga berat berupa sanksi pemecatan,” ujarnya.
Taufik juga menjelaskan, ASN juga termasuk pegawai kontrak, tenaga kerja kontrak daerah (TKKD) dan tenaga sukarelawan. “Mereka semua tidak diperkenankan berpihak alias netral karena bagian dari Pemerintah, walaupun yang bersangkutan bukan PNS dan PPPK,” ungkapnya.
Kita sepakat dengan imbaun barbagai otoritas negara bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu kesadaran bersama dalam menjalankan aturan. Selain itu, perlu juga membangun sinergitas dan efektivitas pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dari atasannya guna mewujudkan birokrasi yang netral dan profesional dalam menghadapi Pemilukada 2024.***
