KABARCIREBON - Mentri Keuangan (Menku) Sri Mulyani menyoroti besaran anggaran yang digolontorkan Pemerintah untuk penanganan stunting di Indonesia belum optimal.
Besaran anggaran mencapai Rp77 Triliun, justu katanya, banyak terbuang guna hal-hal di luar penanganan yang tidak secara langsung.
Demikian diungkapkan Sri Mulyani pada acara Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja-Sakti pada Selasa 14 Maret 2023.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Perdana Menjual Produk Sulfur yang Merupakan Pemurnian Minyak BUMI
"Dari apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya baik, namun yang baik itu tidak memadai. Karena rakyat membutuhkan usaha terbaik Anda, karenanya baik saja tidak memadai, justru yang harus dapat dilakukan," ungkap Sri Mulyani dilansir kabarcirbeon.com dari pikiran-rakyat.com.
"Saya akan terus memberi semangat, untuk benar-benar make sure, meyakinkan jika anggaran itu bisa digunakan untuk tujuan perbaikan kemakmuran masyarakat," katanya menambahkan.
Sri Mulyani juga menyampaikan langusung kepada Menpan RB dan pihak-pihak terkait, terkait dengan penanganan stunting tersebut.
Baca Juga: Peringati Harjadi Kabupaten Cirebon, PMI Ajak ASN Ikut Jadi Pendonor Darah
Pasalnya, anggaran yang digolontorkan mencapai puluhan triliun rupiah.
"Saya katakan, penanganan stunting itu sangat penting, Anda tahu berapa sub kegiatan stunting di pemerintahan daerah? 282 sub kegiatan, dengan anggaran yang telah digolontorkan pemerintah sebesar Rp77 triliun. Paling tinggi nomor 2 adalah koordinasi, anggarannya Rp240 miliar," paparnya.
"Dari item yang betul-betul untuk bayi yang stunting, yaitu memberikan makanan dari khas daerah, hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting, itu hanya porsi yang sangat kecil," katanya.
Baca Juga: Pemkab Cirebon Targetkan Kunjungan 750 Ribu Wisatawan
Menurutnya, hal ini telah menggambarkan betapa Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang banyak, termasuk untuk penanganan stunting. Hal yang paling berat yakni simplifikas birokrasi di Tanah Air.
"Bagaimana birokrasi tidak self serving, kalau hanya untuk sekedar hal tadi, naik pangkat. Akan tetapi, telah betul-betul bekeja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa ini," tandas Sri Mulyani berapi-api.
Sedangkan berdasar data dari Survai Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) prevalensi stunting di Indonesia pada 2019, tercatat 27,7 persen.
Baca Juga: Syukurin, Pengoplos Beras Bulog di Majalengka Ditangkap Polisi
Pada 2021, angka tersebut menurun sebanyak 3,3 persen sehingga menjadi 24,4 persen.
Sementara, pada 2022, angkanya turun hingga 2,8 persen sehingga menjadi 21,6 persen.
Adapun jika mengacu pada data Badan Kesehatan Dunia (WHO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah kesehatan masyarakat bisa dianggap relatif membaik jika prevalensi stunting mencapai kurang dari 20 persen.
Baca Juga: Dishub Terima Baik Permohonan Audiensi Forkopimmas
Data yang terjadi di Indonesia pada saat ini justru masih jaug dari target angka prevalensi stunting nasional 2024, yakni berada pada angka 14 persen.
Sedangkan dari data itu, artinya Indonesia hanya memiliki waktu dua tahun untuk mencapai target 14 persen.
Dengan begitu, di sini diperlukan 7,6 persen guna mencapai target tersebut.***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.