Network
CIREBON,(KC Online).-
Delapan wilayah di sepanjang daerah aliran Sungai Cimanuk-Cisanggarung, diminta untuk sungguh-sungguh memberikan saran dan masukan serta informasi sesuai kebutuhan dan fakta terkait upaya penanggulangan banjir.
Menurut Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, saran, masukan dan informasi sebanyak-banyaknya dari Pemda kepada konsultan diperlukan agar konsultan juga bisa menuangkan solusi penanggulangan banjir sesuai kebutuhan daerah dan faktual.
Menurutnya, ada empat wilayah sungai di Indonesia yang mendapatkan dana pinjaman lunak (loan) untuk upaya penanggulangan banjir, salah satunya wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung. Dan ada delapan kota dan kabupaten di sepanjang daerah aliran Sungai Cimanuk-Cisanggarung yakni Kabupaten Brebes (Jateng), Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang dan Garut.
"Untuk tahap awal penanganan banjir di sepanjang daerah aliran Sungai Cimanuk-Cisanggarung, melibatkan konsorsium sejumlah perusahaan konsultan termasuk dari Taiwan dan India," katanya saat Sosialisasi Preparation of Cimanuk-Cisanggarung River Basin Flood Management Project in West Java Privince and Central Java Province ADB Loan di Hotel Aston, Selasa (21/1/2020).
Dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar, katanya, selama 18 bulan kerja yang dimulai 11 November 2019, konsultan akan menyusun master plan managemen resiko banjir, survei dan investigasi, survei perlindungan dampak sosial dan ekonomi, survei perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, detailed engineering design (DED), studi zona sempadan sungai, membuat gambar perencanaan dan konstruksi sampai menyiapkan dokumen lelang.
"Untuk pengerjaan fisiknya nanti, kami tidak bisa berjanji akan dibantu juga dari loan ADB, namun biasanya akan dibantu juga," jelasnya.
Meski diakuinya, banjir tidak bisa diatasi sama sekali namun dengan penanganan yang komprehensif, banjir bisa dikendalikan atau diminimalisasi.
Jarot juga mengungkapkan, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah banjir.
"Kondisi yang sudah sangat berbeda dulu dengan sekarang, membuat perbedaan yang sangat signifikan," katanya.
Dulu, lanjutnya, sebanyak 80 persen air hujan masuk ke dalam tanah dan hanya 20 persen yang run off , sementara saat ini komposisinya terbalik 80 persen run off dan hanya 20 persen yang masuk dalam tanah. Sehingga penanganan banjir harus komprehensif dari hulu sampai hilir, struktural dan nonstruktural.
Sementara itu Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, mengungkapkan, upaya penanggulangan banjir telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon secara berkala.
Di antaranya normalisasi sungai Cikalong yang sudah dilakukan tiga bulan sebelum mulainya musim penghujan. Selain itu, MoU dengan Kabupaten Cirebon untuk normalisasi Sungai Kedungpane juga telah dilakukan.
Kesepakatan itu berisi penataan dan normalisasi sungai Kedungpane antara pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon.
“Sungai Kedung Pane ada di daerah perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon,” ungkap Eti.
Namun, lanjut Eti, banyak faktor yang menyebabkan saat ini masih terjadi banjir di Kota Cirebon. Salah satunya banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan sungai. Padahal daerah sempadan seharusnya merupakan daerah yang bebas dan tidak boleh didirikan bangunan.
Di sungai Kedungpane saja, lanjut Eti, ada 1400 bangunan di sempadan, yang terdiri dari 400 rumah di Kota Cirebon dan 1.000 rumah di wilayah Kabupaten Cirebon. (Iskandar)
