Network
"Saya katakan, penanganan stunting itu sangat penting, Anda tahu berapa sub kegiatan stunting di pemerintahan daerah? 282 sub kegiatan, dengan anggaran yang telah digolontorkan pemerintah sebesar Rp77 triliun. Paling tinggi nomor 2 adalah koordinasi, anggarannya Rp240 miliar," paparnya.
"Dari item yang betul-betul untuk bayi yang stunting, yaitu memberikan makanan dari khas daerah, hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting, itu hanya porsi yang sangat kecil," katanya.
Baca Juga: Pemkab Cirebon Targetkan Kunjungan 750 Ribu Wisatawan
Menurutnya, hal ini telah menggambarkan betapa Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang banyak, termasuk untuk penanganan stunting. Hal yang paling berat yakni simplifikas birokrasi di Tanah Air.
"Bagaimana birokrasi tidak self serving, kalau hanya untuk sekedar hal tadi, naik pangkat. Akan tetapi, telah betul-betul bekeja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa ini," tandas Sri Mulyani berapi-api.
Sedangkan berdasar data dari Survai Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) prevalensi stunting di Indonesia pada 2019, tercatat 27,7 persen.
Baca Juga: Syukurin, Pengoplos Beras Bulog di Majalengka Ditangkap Polisi
Pada 2021, angka tersebut menurun sebanyak 3,3 persen sehingga menjadi 24,4 persen.
Sementara, pada 2022, angkanya turun hingga 2,8 persen sehingga menjadi 21,6 persen.
Adapun jika mengacu pada data Badan Kesehatan Dunia (WHO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah kesehatan masyarakat bisa dianggap relatif membaik jika prevalensi stunting mencapai kurang dari 20 persen.
