Network
/photo/2023/02/19/3974184984.jpg)
KABAR CIREBON -Panwanslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka,menemukan sejumlah kasus pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Panitia Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Pemilu Serentak 2024 ini. PKD sendiri merupakan petugas yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa, yang tugas wewenang dan kewajibanya ada di dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
"Dari hasil pengawasan kami di lapangan ketika petugas Coklit dari KPU Majalengka turun ke warga, itu anehnya tidak semua di catat," kata PKD Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Ustad Umar.
Menurut dia, kasus temuan di lapangan warga yang tidak di coklit itu yang tidak memiliki KTP di tempat tinggalnya yang baru. Kedua, adanya perbedaan data kependudukan yang tercatat di kartu keluarga (KK) dengan KTP. Petugas Coklit membiarkan hal ini tanpa ditindaklanjuti. Jika kedua temuan ini dibiarkan akan merugikan warga itu sendiri, karena tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Terlebih KPU memberikan durasi waktu untuk petugas Coklit hanya 2 bulan. Setelah itu tidak ada lagi pendataan Coklit bagi warga. Sehingga warga tersebut besar kemungkinan tidak masuk dalam rekapitulasi hasil pemutakhiran oleh PPS yang disampaikan PPK dan KPU. Pada akhirnya masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) apalagi Daftar Pemilik Tetap (DPT). Karena waktu untuk perbaikan data kependudukan itu tidak lama.
"Sudah saya catat ini sebagai temuan. Tentunya kasus hal ini juga bisa terjadi di desa atau kelurahan lain di Majalengka," kata Umar.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka H Nizar Aruman membenarkan adanya temuan tersebut. Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan temuan ini kepada KPU Majalengka. Namun hal itu belum direspon mengingat aturan saat ini petugas Coklit hanya mendata warga administrasi kependudukan KTP yang sesuai. Jika dilakukan mungkin hawatir adanya pemilih ganda.
"Saya juga sudah berkonsultasi terkait temuan ini ke KPU Majalengka, tapi memang di aplikasi yang sudah disediakan kami hanya mencoklit KTP atau KK yang tidak bermasalah. Untuk yang bermasalah tidak di coklit dulu, kalau mau diperbaiki terlebih dahulu,"ucapnya.
Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya juga akan segera mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam Coklit ini."Nanti kita berkoordinasi kembali ke KPU, bagaimana arahan dan petunjuknya. Tapi saran kami bagi warga yang tidak di coklit itu segera memperbaikinya agar masuk dalam rekapitulasi yang kita buat dalam tahapan pemilihan ini,"saranya.
Sebelumnya, memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka secera serentak melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) di Kabupaten Majalengka.Program yang dilaksanakan KPU melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilaksanakan mulai dari 12 Februari-14 Maret 2023. Diawali dengan Coklit ke rumah pribadi Bupati Majalengka H Karna Sobahi, dan sejumlah pejabat lainnya dari kalangan birokrasi maupun politisi.
"Coklit Pemilu Serentak 2024 ini, diawali dengan menyambangi kediaman rumah Pak Bupati Majalengka di Kelurahan Cijati.Lalu dilanjutkan ke beberapa para pejabat baik Pak Wabup, Pak Sekda, Anggota DPR RI asal Majalengka dan nantinya dilanjutkan ke seluruh masyarakat Majalengka,"kata Ketua KPU Majalengka Agus Syuhada usai mencoklit di rumah bupati belum lama ini.
Menurut dia, pelaksanaan Coklit ini dilaksanakan bukan hanya di Majalengka, tapi serentak di seluruh tanah di Indonesia. Untuk data kependudukan di Majalengka sendiri itu didapat Kemendagri RI melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Majalengka.
"Sementara ini data pemilih di Kabupaten Majalengka ada sekitar 1 juta lebih pemilih. Data ini sedang kita cocokan ke lapangan oleh ribuan Pantarlih yang langsung door to door ke rumah, apakah sesuai atau tidak. Data ini pada akhirnya akan dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak 2024 ini,"paparnya.
Agus mengimbau kepada seluruh warga Majalengka yang akan di datangi untuk di coklit bisa memberikan informasi dan data yang valid dan akurat kepada petugas ribuan Pantarlih yang telah dibentuknya. Karena tugas Pantarlih sendiri bekerja untuk melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
"Coklit ini merupakan salah satu kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Pantarlih dengan menemui langsung ke rumah ke rumah warga, yang dimulai 12 Februari hingga 14 Maret 2023,"tutupnya.***
