Network
KABARCIREBON - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan Prof Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Tujuannya tak lain untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Karena, posisi Mahfud MD di satu sisi berada di dalam jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, di sisi lain sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDI Perjuangan.
"Jadi, kami sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini, agar fair lebih baik mundurlah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.
Baca Juga: Gandeng BRIN, Anggota DPR RI Bambang Hermanto Beri Pelatihan Kepemimpinan kepada Anak Muda Indramayu
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat adanya potensi konflik kepentingan jika seseorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
Saran itu, juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Menurut Ganjar, banyak informasi dari masyarakat soal pejabat menggunakan fasilitas negara, alasannya kunjungan kerja tapi malah kampanye. Pejabat itu secara tidak sadar sedang mengambil risiko tersebut.
Baca Juga: Ajak Pengurus dan Santri Sukseskan Pemilu Kapolres Indramayu Sambangi Sejumlah Ponpes
Pernyataan Mahfud MD
Menanggapi saran Ganjar Pranowo, cawapres nomor urut 3, Prof Dr. Mahfud MD menyatakan, dirinya sudah memberikan isyarat tersebut di akhir debat cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024 malam.
"Tidak ada pertentangan saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya, jika saudara-saudara cermat, pada penutupan debat itu, saya membacakan sebuah pernyataan. Saya berterimakasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun sebagai Menko Polhukam,".
"Dan saya percaya Pak Jokowi punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang, saya pun bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya, Pak Ganjar adalah calon presiden yang benar-benar pro rakyat,".
Baca Juga: Saleh Suhana Setiamiharja Berikan Contoh dan Keteladanan
"Nah, jadi saya sebenarnya sudah memberikan isyarat itu. Tapi mengapa, ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri terus pejabat-pejabat pusat tapi menjelang pilpres tahun 2024, ada aturan tambahan termasuk pejabat setingkat wali kota pun tidak harus mundur. Padahal itu aturan lama,".
"Yang kedua, saya juga memberi contoh, kalau saya jadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak menggunakan fasilitas negara,".
"Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai sebelum seminggu. Saya minta pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya jangan menjemput atau melayani saya,".
Baca Juga: Ini Dia Tampang Maling Motor dari Indramayu, Gasak Motor Saat Pemiliknya Tidur Pulas
"Dan saya tegaskan, bahwa pada saat yang tepat nanti, saya pasti akan mengajukan pengundurkan diri secara baik-baik,. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi,".
"Karena ini menyangkut politik, strategi politik dari partai pengusung, melalui TPN, harus disiplin begitu. Tidak bisa pergi begitu saja dan juga tidak bisa menghindari aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak terikat,".
"Agar yang lain tahu kalau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik, yang akan meracuni generasi muda," tambah Prof Mahfud MD.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Kampanye di Bandung, Ungkap Istilah Marhaen yang Menjadi Inspirasi Bung Karno
Pernyataan Mahfud tersebut disampaikan secara live di channel youtube dalam acara Tabrak Prof yang disiarkan MerdekaDotCom.***
