Network
KESAMBI, (KC Online).-
Banyaknya sekolah negeri yang membangun ruang kelas baru, membuat sekolah swasta semakin kekurangan siswa. Bahkan, banyak juga yang gulung tikar akibat tidak mampu membayar gaji guru dan tingginya biaya operasional sekolah.
Informasi yang dihimpun KC, Jum'at (19/6/2020), kondisi itu juga akibat imbas dari pandangan sebelah mata masyarakat terhadap sekolah swasta. Muncul asumsi jika sekolah swasta berbiaya mahal, kompetensi guru tak seperti di sekolah negeri, kenakalan siswa dan lain sebagainya.
Karena asumsi-asumsi itu, orang tua berjuang maksimal agar anaknya masuk sekolah negeri. Kondisi itu, kini membuat beberapa sekolah swasta hanya menunggu calon siswa dari hasil proses penerimaan atau limpahan siswa baru dari sekolah negeri yang tidak tertampung atau tidak diterima.
Dedi Nurjaman, selaku Kepala SMK Widya Utama Kota Cirebon saat ditemui KC di tempat kerjanya mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu proses penerimaan siswa dari sekolah negeri yang saat ini masih berjalan.
"Kalau daya tampung di negerinya cukup banyak, tentu saja kueh atau jatah siswa lebih banyak masuk di negeri dan sisanya yang sedikit ini dibagi untuk beberapa sekolah swasta. Jadi secara umum, jelas bahwa siswa yang masuk ke swasta sangat kecil atau sedikit," katanya.
Dijelaskan, terkecuali ada sekolah-sekolah swasta tertentu yang sudah punya nama besar atau brand masih dapat menampung siswa lebih banyak. Terkait aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sudah berjalan beberapa tahun lalu, kata Dedi, kuota siswa di sekolah swasta berkurang, tidak sesuai harapan.
"Kurang lebihnya delapan tahun kuotanya tidak memenuhi untuk sekolah swasta dan delapan tahun menderita seperti ini, sistem zonasi juga mempengaruhi swasta," jelasnya.
PPDB tahun lalu, pihaknya hanya kebagian satu kelas karena masyarakat lebih berminat ke sekolah negeri. Untuk saat ini, Yayasan Pendidikan Widya Utama yang menaungi SMP, SMK dan SMA Widya Utama pun untuk SMA Widya Utama sendiri memiliki program SMA Terbuka yang telah ditunjuk langsung oleh Pemerintah Jawa Barat dan sudah ada SK-nya.
"Jadi upaya kita tidak hanya menunggu bola, tetapi harus jemput bola seperti menyasar atau menarget ke wilayah pinggiran kota. Karena memang, masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena beberapa faktor seperti ekonomi. Namun, jika seperti itu, sekolah kami menggratiskan biaya sekolahnya bahkan sampai lulus, namun harus dilihat secara logis. Kalau anaknya minatnya tinggi, ya kita bantu," tambahnya. (Jaka/KC Online)
