KABARCIREBON- Para pengemudi transportasi atau sopir angkutan umum, bakal mendapatkan voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) dati pemerintah pusat. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon pun turun langsung melakukan pendataan.
Kepala Dishub Kabupaten Cirebon, H Asdullah Anwar menjelaskan, imbas dari kenaikan BBM sangat dirasakan betil bagi para pelaku jasa angkutan. Pendapatan mereka berkurang, karena pengeluaran untuk BbM besar namun sepi penumpang.
"Kami (Dishub,red) melakukan survei kepada para supir angkot dan elf, menanyakan terkait dampak dari kenaikan BBM hasilnya, kebanyakan mereka mengeluh, penumpang sepi dan penghasilan berkurang," kata H Asdullah, Minggu (23/10/2022).
Padahal, sebelum adanya kenaikan harga BBM, minat warga masih tinggi. Mereka masih memanfaatkan angkutan umum saat bepergian. Baik angkot, angkudes maupun elf. Sehingga para pelaku jasa transfortasi publik ini masih tetap bisa eksis, meskipun dihantam dengan menjamurnya transfortasi online.
Tapi sekarang berbeda, ketika harga BBM sudah dinaikan. Penumpang sepi, tak ada peminat. "Alhasil, penghasilan para sopir menurun. Salah satu contoh saja, sopir elf jurusan Losari-Harjamukti dan sopir angkot Mundu-Kota Cirebon. Perharinya, biasa dapat Rp 150 ribu, sekarang bisa dapat Rp 100 ribu saja sudah untung," ungkap Asdullah.
Padahal, lanjut Asdullah, mereka setiap harinya berangkat sejak pukul 05.00 WIB dan baru pulang pukul 18.00 WIB. Kenyataan pahit itu menjadi keprihatinan Dishub. Makanya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam membantu para armada transportasi.
"Salah satunya nanti kita akan memberikan bantuan voucher dari pemerintah pusat yang penyalurannya melalui dinsos. Voucher dimaksud nantinya bisa dipergunakan untuk membeli BBM. Sehingga bisa sedikit mengurangi beban para sopir,” katanya.
Asdullah menjelaskan, meskipun penyalurannya melalui Dinsos Kabupaten Cirebon, namun mekanisme pendataannya, dilakukan oleh Dishub. "Makanya saya turun langsung menanyakan kepada para sopir, baik sopir angkot, sopir bus, sopir angkutan barang, sopir elf, dan para ojol serta ojek pangkalan," kata dia.
Ia memastikan jangan sampai ada armada transportasi yang tidak terdata. Makanya, yang belum terdata, bisa mendatangi kantor Dishub. "Kami ingin memastikan semua terdata mendapat bantuan. Yang belum terdata, mangga ke Dishub, nanti koordinasi dengan Dinsos, untuk diverifikasi kevalidannya," ujar Asdullah.(Ismail/KC)