Pengadaan Antropometri Rp 22 Miliar Disorot, Dinkes Diduga Kondisikan Pemenang

8 Juni 2023, 14:06 WIB
Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurohim. /IST /

KABARCIREBON - Pengadaan antropometri senilai Rp 22 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon disorot. Dinkes pun diduga telah mengondisikan pemenang yang sudah muncul dalam sistem e-katalog, karena dinilai banyak kejanggalan.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 14 triliun pada tahun ini yang berhubungan dengan target penurunan kondisi kurang gizi kronis atau stunting. Dalam anggaran tersebut ada beberapa program yang bernilai tinggi.

Program dengan anggaran terbesar pada tahun ini adalah pembelian 131.618 paket antropometri senilai Rp 1,34 triliun dalam bentuk DAK fisik. Antropometri sendiri adalah alat pengukur tinggi dan berat badan anak yang terintegrasi. Alat ini nantinya diberikan ke masing-masing posyandu yang ada di semua daerah. 

Baca Juga: Sah! Pemerintah Resmi Terima hasil RUPS PLN untuk Laporan Tahunan dan Keuangan Tahun Buku 2022

Termasuk Kabupaten Cirebon yang mendapatkan kucuran untuk program tersebut senilai Rp 22 miliar. Kini proses pengadaan antropometri di daerah ini sudah muncul nama pemenang di sistem e-katalog pertanggal 23 Mei 2023, atas nama PT Inovasi Medik Indonesia.

Namun, munculnya nama pemenang atau distributor pengadaan antropometri tersebut, justru menjadi sorotan banyak pihak. Sebab, dinilai ada beberapa kejanggalan yang telah menyalahi aturan. 

"Dugaan kami Dinkes bermain, mengondisikan pemenang pengadaan antropometri yang sudah muncul di e-katalog. Karena kami melihat banyak kejanggalan," kata Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurohim, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga: Dipisahkan dari Ibu Kandung, Anak Terancam tak Naik Kelas

Di antaranya, kata dia, soal tidak adanya transparansi dari pihak Dinkes Kabupaten Cirebon. Yang dalam hal ini, pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebab, dalam proses e-katalog yang sudah klik atau muncul nama pemenang pada tanggal 23 Mei 2023, tetapi pihak PPK masih menerima ekspos vendor lain di tanggal 25 Mei 2023.

"Ini kan kacau. Masa sudah memunculkan nama pemenangnya masih melakukan ekspos untuk vendor lain," kata alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Selanjutnya, menurut pria yang akrab disapa Rohim tersebut, pemenang yang sudah diklik oleh PPK di e-katalog, yakni PT Inovasi Medik Indonesia ternyata merupakan vendor dengan harga penawaran yang tertinggi, dan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di produk yang ditawarkannya paling rendah dibandingkan vendor-vendor lainnya.

Baca Juga: Stlantas Polres Indramayu Akan Tindak Tegas Bagi Pengendara yang Melakukan Pelanggar Lalu Lintas

"Ini kan aneh, masa vendor menawarkan harga tertinggi dan TKDN-nya rendah diklik oleh PPK sebagai pemenang pengadaan antropometri ini. Jadi sangat besar dugaannya ini sudah dikondisikan Dinkes yang dalam hal ini PPK-nya," ungkap Rohim.

Kejanggalan berikutnya, kata dia, yakni pihak pemenang yang diklik PPK di e-katalog, tidak termasuk dalam beberapa perusahaan dan produk yang sudah lulus pengujian serta yang telah direkomendasikan oleh Kemenkes RI.

Sebab menurutnya, berdasarkan rekap perusahaan dan produk yang lulus pengujian teknis antropometri oleh Kemenkes RI hanya ada delapan. Yakni produk PT IDS Medical Systems Indonesia, PT Bhakti Bersama Roartha, PT Nutri Sejahtera Utama, PT Solo Abadi Indonesia, PT Mandiri Jaya Medika, PT Sadamaya Graha Teknologi, PT Gerlink Utama Mandiri, dan CV Nuri Teknik.

Baca Juga: Inigo Martinez Gantikan Gerard Pique, Angin Segar Lionel Messi Kembali ke FC Barcelona Tapi Ini yang Terjadi

"Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut, kami akan melakukan audiensi dan aksi. Kami juga sudah siap untuk melaporkannya ke APH," ungkap Rohim.

Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Edi Susanto saat dikonfirmasi usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon enggan menjawab. Ia hanya mennyampaikan agar langsung mengonfirmasi tudingan tersebut ke kepala bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) yang juga PPK pengadaan antropometri, dr Sudiono.

"Mangga langsung konfirmasi ke PPK-nya saja ya. Pak Sudiono," ujar Edi.

Baca Juga: Ancaman El Nino Semakin Nyata, wilayah Cirebon Perlu Terus Waspada

Sementara itu, dr Sudiono saat dikonfirmasi melalui sambungan selularnya tidak menjawab. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui chat WhatsApp-nya.(Ismail)

Editor: Fanny Crisna Matahari

Tags

Terkini

Terpopuler