KABARCIREBON - Pengusaha Muda CV Bentang Intan Persada, Yoesman Fazri Mauludin didaulat menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (DPC Gapeksindo) Kabupaten Kuningan periode 2023-2028. Hal itu mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gapeksindo Provinsi Jabar Nomor: 28/SKEP/DPD-GPS/X/2023.
Sementara itu, ia bersama Sekretaris DPC Gapensindo Kabupaten Kuningan, Muhamad Fajar Sutrisno dan Bendahara, Nelis Pudjiastuti telah dikukuhkan sekaligus dilantik langsung oleh Ketua DPD Gapeksindo Provinsi Jabar, Ali Abudan di Hotel Asrilia Kota Bandung pada tanggal 9 Oktober 2023.
"Kepengurusan inti telah dilantik sehingga dalam waktu dekat sebagai langkah awal, saya akan menyusun kepengurusan lainnya sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART)," ujar Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kuningan, Yoesman Fazri Mauludin, Selasa 17 Oktober 2023.
Baca Juga: Lelang Jabatan di Kuningan Tidak Dipungut Biaya tapi Tes Kesehatannya Harus Bayar Sendiri
Menurutnya, Gapeksindo akan menerapkan peraturan terkait kinerja organisasi agar keberadaannya bisa lebih bermanfaat bagi internal organisasi, pemerintah daerah (Pemda), swasta dan masyarakat pada umumnya.
Karena semua pengurus dan anggota akan menjalankan Visi, 'Terwujudnya Organisasi yang Mandiri dan Profesional sebagai Wadah Berperannya Pelaksana Konstruksi dalam Menjalankan Pengabdian Usahanya Menuju Pembangunan Bangsa Indonesia yang Bermartabat'.
Maka dari itu Gapeksindo tidak akan terlalu fokus pada pekerjaan jasa kontruksi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pemerintah lainnya tetapi akan mulai mencoba merambah ke pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki swasata.
Baca Juga: Dua Incumbent KPU Kuningan Tetap Bertahan, Lestari Tersingkir dari Pencalonan
Hal itu dimaksudkan agar para kontraktor di bawah naungan Gepksindo masih bisa berkarya sekaligus mendapatkan penghasilan ketika pemda tengah dilanda devisit anggaran.
Namun organisasinya menyarankan supaya pemerintah terus melek aturan sehingga tidak melakukan langkah atau tindakan yang merugikan, membahayakan sekaligus berpengaruh terhadap krebilitasnya. Terutama berkaitan dengan dugaan markup proyek, pengkondisian proyek dan sebagainya.
Jalankanlah penanganan proyek demi kepentingan dan kelancaran pembangunan sesuai aturan dengan mengedepankan validasi data yang benar agar ke depan tidak kebingungan ketika menghadapi badan pemeriksa keuangan (BPK) dan pemeriksaan lainnya. "Kami berharap supaya pemerintah selalu melaksanakan proses lelang sesuai ketentuan aturan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ucapnya.
Baca Juga: Koperasi di Kuningan Diberikan Pilihan Untuk Menilai Dirinya Sendiri, Close Loop atau Open Loop
Disinggung seputar Gapeksindo, Yoesman menjelaskan, bahwa sejak tahun 2021, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) Gapeksindo ditetapkan sebagai operator perusahaan berbadan hukum PT Sertifikasi Badan Usaha Gapeksindo (SBUG) dan dalam operasinya menggunakan skema sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17067:2013.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-nya edisi tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sehingga tidak hanya melayani anggota Gapeksindo saja tetapi terbuka bagi badan usaha jasa kontruksi (BUJK) lain yang memerlukan sertifikat badan usaha (SBU) dalam kontribusinya sebagai pelaksana konstruksi di Indonesia. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News