KABARCIREBON - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka tahun ini mencapai Rp3,041 triliun, namun hampir sebagian besar berasal dari pemerintah pusat, hanya sebesar 12 persenan yang berasal dari daerah.
Menurut keterangan Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Lalan Suherlan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka baru mencapai Rp 551.983.095.723 sebagian adalah sumbangan keuangan dari pusat sehingga sebesar Rp 2,4 Triliun APBD masih dari Pemerintah Pusat.
Dilimpahkannya pajak, retribusi ke daerah belum berpengaruh besar terhadap penyumbang APBD, sehingga Kabupaten Majalengka masih tetap mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU).
Sebagian besar dana APBD tersebut adalah untuk gaji serta ada belanja atau pengeluaran yang telah diatur oleh UU sehingga APBD wajib untuk memenuhi ketentuan tersebut atau diistilahkan mandatory spending, diantaranya untuk dana pendidikan sebesar 20 persen.
Namun di Kabupaten Majalengka dana pendidikan telah mencapai 32,53 persenan, bidang kesehatan sebesar 15,88 persen naik dibanding Tahun 2022 yang berada di posisi 15.29 persen, untuk bidang infrastuktur sebesar 9.56 persen ini turun jika dibandingkan dengan posisi di Tahun 2022 yang mencapai 11,96 dari total APBD.
“Pemerintah Kabupaten Maalengka saat ini telah mengeluarkan anggaran pendidikan dan kesehatan melebihi UU. Tahun 2023 mandatory spending untuk bidang pendidikan meningkat yang semula di tahun 2022 sebesar 30,07 persen sekarang 32,53 persen dari total dana APBD, itu artinya dana pendidikan sudah sangat tinggi.” ungkap Lalan.
Lalan juga menjelaskan, IPM Kabupaten Majalengka saat ini berada di 68,85 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,17 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka 4,88 persen dan jumlah penduduk miskin sebesar 10,37 persen dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa.
Menyikapi tingginya dana pendidikan salah seorang tokoh masyarakat Cecep Suryana mengatakan, tingginya dana pendidikan yang telah dialokasikan dari APBD belum berbading lurus dengan tingkat rata – rata lulusan sekolah. Baik tingkat pendidikan dasar bahkan untuk kesetaraan saja masih sulit dilakukan.
Idealnya besarnya dana pendidikan yang dikeluarkan melalui APBD bisa sebanding dengan tingkat lulusan sekolah. Perlu juga ada pengukuran standar sekolah dibandingkan dengan tingkat lulusan sekolah.
Baca Juga: Jelang Laga Timnas Indonesia Senior vs Irak, Begini Kata Shin Tae-young
Tokoh masyarakat lainnya Yayat menyebutkan, butuh kemudahan akses belajar bagi masyarakat, butuh pasilitas, sarana dan prasarana belajar jangan sampai terjadi ada anak yang DO gara – gara tak mampu membayar biaya sekolah. Kasus tersebut sebetulnya masih ditemukan di beberapa wilayah.
Program kesetaraan SMP dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau disebut paket B dan C, bisa dipermudah, saat ini untuk akses tersebut masuh sulit.(Tati Purwati/Kabar Cirebon)***