Network
KUNINGAN, (KC).-
Dari masa ke masa, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan tidak pernah terhenti dan berbagai program untuk menanganinya terus digulirkan.
Namun anehnya, memasuki tahun 2021 lalu, Kuningan masuk katagori termiskin ke-2 di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
“Berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Pandemi sangat berdampak pada pelambatan bahkan penurunan terhadap pencapaian indikator makro daerah tahun 2021. Posisi prosentase penduduk miskin masih belum beranjak dari urutan kedua tertinggi di Jawa Barat dengan angka 13,10 persen naik 0,24 persen dari capaian tahun sebelumnya,” kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPP) Kab. Kuningan, HM Ridho Suganda, dalam rakor kemiskinan di Saum Ema, Jl. Cigugur, Kamis (20/1/2022).
Namun yang patut disyukuri, lanjut Ridho yang juga Wakil Bupati Kuningan, menyebutkan, di tengah keprihatinan bahwa Kabupaten Kuningan masih menjadi kabupaten tertinggi kedua dengan prosentase penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.
Yakni, indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada saat beberapa kabupaten/kota lain dengan prosentase kemiskinan di bawah Kabupaten Kuningan, tetapi mengalami peningkatan indeks kedalaman kemiskinannya.
Tahun 2020 dengan prosentase jumlah penduduk miskin 12,82 persen indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kuningan mencapai 2,41 dan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat. Memasuki tahun 2021 prosentase penduduk miskin Kuningan naik menjadi 13,10 persen, sementara indeks kedalaman kemiskinannya justru menurun dari 2.41 menjadi 2,02 atau turun sebanyak 0,39.
Ini artinya, walaupun secara kuantitatif jumlah dan prosentase penduduk miskin meningkat, tetapi secara kualitatif dengan menurunnya indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat.
Artinya, peluang penduduk miskin untuk bisa lepas dari kemiskinan menjadi semakin terbuka lebar. Hasil positif lainnya ditunjukkan dengan indeks tingkat keparahan kemiskinan yang juga ikut menurun. Artinya, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semkin berkurang.
Tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kuningan mencapai 0,62. Pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,16 menjadi 0,46.
Penurunan indeks keparahan kemiskinan ini menjadi suatu indikasi positif dalam upaya pengentasan kemiskinan karena dengan semakin kecilnya tingkat keparahan kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan penduduk miskin semakin kecil. Artinya perbedaan pendapatan di antara penduduk miskin tidak terlalu jauh.
“Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kembali bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan efektif kalau dilaksanakan secara parsial. Program dan kegiatan harus dilaksanakan secara simultan, terintegrasi dan terfokus, serta didukung oleh data yang valid dan akurat. Strategi pendekatan makro dan mikro yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penduduk miskin hendaknya berjalan sinergis guna mempercepat penanggulangan kemiskinan,” harap Ridho.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah pejabat Pemkab Kuningan, dari mulai Sekda H Dian Rachmat Yanuar, Kepala Bappeda Usep Sumirat, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para staf ahli bupati, sejumlah asisten setda beserta pihak terkait lainnya.(Emsul/KC)
