Network
KABARCIREBON- Imbas dari celotehan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi, sejak awal kader banteng geram. Bahkan, karena yang bersangkutan enggan melakukan klarifikasi sebab apa yang disampaikan tak ada yang salah, Luthfi pun dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.
Tak hanya melaporkan Luthfi ke BK DPRD Kabupaten Cirebon, para kader partai berlambang kepala banteng ini pun mengancam bakal melaporkan ketua DPRD ini ke kepolisian.
Untuk melaporkan ke BK, puluhan kader banteng yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (9/11/2022).
"Laporan yang kita buat kaitan kode etik ketua DPRD, sebagai bentuk tindak lanjut celotehan Mohamad Luthfi sebagi ketua DPRD, karena menyampaikan hal-hal yang tidak semestinya disampaikan ketua DPRD di hadapan publik dalam acara resmi pemerintahan," kata Kuasa Hukum BBHAR PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Mohamad Rezza Wiharta.
Sebab, kata dia, pernyataan yang disampikan Luthfi sat sambutan kegiatan ekowisata mangrove tersebut tidak etis, mengingat menjelekkan antar lembaga. Terlebih, beritanya sudah menyebar, terkait celotehan itu.
"Jalan rusak yang dihubungkan dengan Pilkada 2024, sangat tidak relevan dengan kegiatan peresmian yang dihelat pemerintah. Maka, saya mewakili DPC PDIP melakukan pengaduan terhadap Ketua DPRD," ujar Rezza.
Alasannya, kata dia, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu, melanggar kode etik, pasal 6 ayat 4 dan pasal 10 huruf G dan H tentang peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019. "Karenanya dari kuasa hukum BBHAR ditindaklanjuti atas pengaduan dari saudara Bejo Kasiono (Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPC PDIP) dan Sophi (Sekretaris DPC PDIP)," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiono mengaku, aduan ini bagian dari keseriusan DPC PDIP yang merasa tersinggung atas celotehan Ketua DPRD. Sebagai kader partai, selayaknya Luthfi tidak perlu menyampaikan hal yang tidak mesti disampaikan. Apapun kondisinya, Luthfi telah melanggar hak politik masyarakat.
"Luthfi itu celotehannya sangat provokatif. Karena menyudutkan Bupati Cirebon, karena infrastruktur jalan di lokasi peresmian masih jelek. Harusnya, tdak usah bawa-bawa politik dalam acara resmi pemerintah daerah. Dan tidak semestinya itu dilakukan," ujarnya.
Ia mengaku serius menindaklanjuti masalah ini. Meskipun nanti tidak ada proses tindaklanjut di DPRD. Maka ribuan kader banteng akan turun untuk mengepung kantor DPRD. "Bahkan, yang lebih ekstrim, seluruh PAC PDIP se Kabupaten Cirebon akan melaporkan ketua DPRD ke Polsek masing-masing," ungkapnya.
Poin yang diadukan tentunya berbeda. Di DPRD kaitan dengan kode etiknya. Sementara yang PAC diserahkan kader bawah. "Silakan tanya PAC saja," katanya.
Di tempat yang sama, Bendahara PAC PDIP Kecamatan Plumbon, Nico menuturkan, PAC sebagai grassroots tersinggung. Sangat menyakitkan, atas celotehan Luthfi yang menyinggung Bupati Cirebon. Sebab, bupati merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon.
"Statemen Luthfi ini kurang beretika menurut kami. Etika itukan harus dipakai dalam berpolitik. Kalau nyari panggung di 2024 itu terlalu jauh," katanya.
Ia mengaku, akan melaporkan atas celotehan Luthfi ke masing-masing Polsek di tempat para PAC PDIP itu berada. Bahkan, pihaknya siap menurunkan pasukan lebih banyak lagi dari hari ini.
"Kaitan poin -poin apa saja yang akan dilaporkan, tentunya beda dengan yang dilaporkan ke BK DPRD. Jalurnya beda. Poinnya nanti, tergantung dari pimpinan partai. Kita tunggu instruksi. Setelah instruksi turun, baru kita bergerak," ungkapnya.(Ismail/KC)
