Network
KABARCIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, mendesak agar Pemda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat segera menyelesaikan sertifikasi aset tanah milik pemda yang masih banyak belum tersentuh.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menyampaikan, dengan masih banyaknya aset tanah pemda yang belum disentuh untuk disertifikat, tentu perlu didorong untuk segera.
Sebab selain sudah ada kerja sama antara Pemda dengan BPN terkait program sertifikasi aset milik Pemda, juga sangat rawan terjadinya sengketa di kemudian hari.
Baca Juga: Kasus Perselingkuhan Mantan Suami Norma Risma Semakin Meruncing
"Jadi kami mendesak agar sertifikasi itu bisa segera dilakukan. Karena, ketika berkaca MCB KPK, hasilnya masih sangat minim," kata Rudiana, Minggu (8/1/2023).
Politisi PDI Perjuangan ini khawatir, ketika sertifikasi aset milik pemda tidak dilakukan segera, penyusutan aset bisa terjadi kapan saja. Ancaman itu masih terbuka lebar. Sehingga, pemda jangan sampai lengah.
"Makanya perlu segera (sertifikasi, red). Dalam rangka menjaga aset kita, jangan sampai berkurang. Itu yang nakal-nakal bisa begitu," kata Rudiana.
Baca Juga: Kinerja Dinas yang Jeblog Akan Diumumkan ke Media Massa
Ia menjelaskan, sebenarnya sudah ada komunikasi antara Pemkab dengan BPN. Bahkan, sudah ada kerja sama. Pihak BPN pun sudah meminta penambahan anggaran hibah untuk melakukan program sertifikasi aset pemda tersebut.
"Itu sudah kita siapkan. Sekaligus tenaga dan fasilitas pendukung. Kita berharap kerja sama kita dengan BPN bisa mengoptimalkan sertifikasi aset pemda, bisa seratus persen," ungkapnya.
