Network
Ia kembali menegaskan, dengan belum sepenuhnya aset Pemda bersertifikat, potensi terjadinya penyusutan sangat terbuka. "Bisa saja itu terjadi. Karena kita belum memiliki bukti otentik kepemilikan. Makanya kita minta untuk dilakukan sertifikasi," katanya.
Baca Juga: Pertamina Hulu Mahakam, Mengklaim Hasilkan Produksi Gas Tertinggi Sepanjang Sejarah
Ia mencontohkan, ketika ada warga atau siapapun tanahnya bersebelahan dengan tanah aset pemda, karena belum bersertifikat, bisa saja diambil oleh orang lain. "Kalau itu terjadi, dibawa ke pengadilan pun tentu, yang menang yang memiliki bukti otentik. Jadi kasus seperti itu dimungkinkan bisa terjadi," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon memiliki banyak aset yang tersebar di 40 kecamatan. Namun, sampai sekarang banyak yang belum bersertifikat, sehingga rawan terjadinya sengketa di kemudian hari.
Kasubag TU Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Anita Rosanty menyampaikan, aset tanah milik Pemda sejauh ini banyak yang tidak memiliki sertifikat atau terdaftar di BPN. Harusnya ada tindakan, untuk bisa mengamankan aset daerah yang tersebar itu.
Baca Juga: Tolak Intimidasi Kuwu Gempol, Hari Ini FKKC dan Perangkat Desa Gelar Aksi Damai di Kantor Bupati
"Banyak aset Pemda itu tidak didaftarkan. Jadi tidak bersertifikat," kata Anita.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H Hilmy Riva'i, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan regulasi, terkait pembenahan aset Pemda. Sebab, hasil raihan monitoring control for prevention (MCB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aset itu, masih rendah.
Yakni, kata dia, baru di angka 68 persen. Sehingga, pihaknya menargetkan bisa di atas 70 persen bisa dibenahi. "Berarti di samping regulasi nanti akan ada pemetaan dan pemanfaatan," ungkapnya.(Ismail/KC)
