Network
KABARCIREBON,- Kabupaten Cirebon menjadi salah satu kantong pekerja mirgan Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia. Bahkan Cirebon menempati urutan ke lima se-Indonesia dan ke dua se-Jawa Barat.
Sehingga pentingnya perlindungan dari pemerintah daerah untuk melindungi warganya yang hendak bekerja di luar negeri. Bahkan fasilitas di daerah untuk pendukungnya juga harus sebaik mungkin.
"Tadi saya melihat di kantor Disnaker masih banyak bangunan yang rusak, saya koordinasi dengan Bapelitbangda dan BKAD, ini harus segera dibangun karena layanan langsung dengan masyarakat," kata Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai saat kunjungan kerja di Kantor Disnaker, Jumat kemarin.
Baca Juga: Asal Tahu Saja, Kelaparan Pangan Keluarga Bisa Dicegah Melalui KWT
Ia menyebut, pihaknya prihatin dengan bangunan yang memang sudah sangat tidak layak ditempati ini, padahal ini merupakan kantor layanan kepada masyarakat. Namun, meski bangunan yang kurang baik ini, setidaknya untuk pelayanan di dalamnya sudah cukup bagus.
Apalagi, terang dia, PMI ini menjadi sala satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
"Kantor Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender atau (Migrant Worker Resourse Center (MRC), sudah cukup komplet di dalam BPJS Ketenagakerjaan dan layanan konsultasi bagi calon PMI cukup baik dan layanan lainnya," kata Hilmy.
Hilmy mengungkapkan, untuk proteksi terhadap tenaga kerja Indonesia, kususnya di Kabupaten Cirebon hingga saat ini cukup baik. "Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sangat luar bisa membantu warga Kabupaten Cirebon yang bekerja di luar negeri, bahkan kami sering koordinasi," katanya.
Baca Juga: Cirebon Zona Merah Radikalisme, Forum OMS Dorong Rehabilitasi Mantan Teroris
