Network
Di luar itu, ada juga temuan perbedaan antara SK dengan petugas yang datang melakukan tugas Coklit. Fakta tersebut ditemukan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Jawa Barat menunjukkan ada beberapa yang secara faktual kami dapati ketidaktepatan prosedur. Ada Pantarlih yang tidak bisa menunjukkan SK, antara Pantarlih dengan SK yang melakukan Pantarlih berbeda. Itu ditemukan, dan semuanya di Jawa Barat . Jawa Barat ini dalam beberapa item, ditemukan tidak faktual," ungkapa Loly
Menurutnya, bisa jadi kerawanan yang muncul nanti adalah soal terlampauinya tanggal 14 Maret sebagai masa untuk Coklit. Berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Maka Bawaslu penting untuk memastikan secara prosesnya benar, tepat secara tatacara, prosedur, dan mekanisme benar dilakukan oleh teman-teman Pantarlih. Sehingga datanya akurat.
Baca Juga: Konflik Internal, Delapan Pengurus KONI di Kabupaten Cirebon Mengundurkan Diri
Lebih jauh Loly meminta masyarakat untuk ikut ambil bagian secara aktif dalam tahapan Coklit ini. Masyarakat diimbau untuk mencari tahu, ketika tidak ada petugas yang datang untuk melakukan Coklit itu.
"Kalau rumahnya sampai 14 Maret tidak didatangi oleh petugas Pantarlih, boleh laporkan ke Bawaslu. Masyarakat juga pro aktif. Bisa menyampaikannya ke KPU. Kami mendorong semua untuk aware," imbau dia.(Tati/KC)
