Network
Contohnya, lanjut dia, terkait DAK tentang Infrastruktur se-Jabar hampir rata-rata tidak ada. Khusus di Kabupaten Cirebon, harusnya Pemerintah Pusat mengakomodasi. Karena beberapa domain Pemerintah Pusat ada di wilayahnya yang sampai hari ini tidak terpenuhi atau tak tergarap dengan baik.
"Selian itu, juga seperti PJU. Daerah perbatasan seperti Indramayu-Kota, banyak lampu yang mati. Itu kan domainnya pusat. Harusnya bisa menjadi keseimbangan bersama," desak Teguh.
Padahal, kata dia, di situ ada sentral keagamaan, serta ada juga beberapa sentra nelayan. Belum lagi di wilayah timur yang sekarang sudah terbangun beberapa industri yang notabene akan dijadikan geliat baru di daerah tersebut.
Baca Juga: Ratusan Siswa Belajar Smartphone Photography di UCIC Cirebon
"Bagaimana bisa menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon jika infrastrukturnya rusak. Kami meminta ke Pemerintah Pusat untuk berkontribusi di Kabupaten Cirebon. Saya berharap dan meminta ke pemda untuk konsentrasi dan benahi infrastuktur di Kabupaten Cirebon," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menjelaskan, keinginan pihaknya ke Bappenas agar fokus ke kegiatan jalan. Pihaknya berharap di 2024 ini mendapatkan DAK untuk jalan, karena di 2023 tidak ada bantuan DAK.
"Walaupun ada verifikasinya yang layak naun tidak dipertimbangkan. Lah ini Jawa Barat sendiri termasuk ada yang layak sebesar 86 persen. Padahal kita sendiri ada kebutuhan yang secara tematik, seperti untuk sentra produksi, pariwisata, ataupun yang lain-lain," ungkapnya.(Ismail/KC).***
