Komisi IV DPRD Bahas Kepariwisataan Bersama Disbudpar

- 10 Maret 2023, 13:43 WIB
Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon membahas terkait kepariwisataan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon membahas terkait kepariwisataan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). /Ismail Kabar Cirebon/
KABARCIREBON- Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon membahas terkait kepariwisataan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat, belum lama ini.
 
Seperti diketahui, potensi pariwisata di Kabupaten Cirebon sangat banyak. Bahkan, hampir ada di setiap desa. 
 
DPRD pun kini tengah membahas Raperda terkait Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) sebagai payung hukum untuk memajukan pariwisata.
 
 
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menegaskan, untuk Riparda sebenarnya sudah dilakukan pembahasan. Hanya tinggal menunggu pengesahan saja menjadi peraturan daerah (Perda). Kaitan hal itu, pihaknya juga sudah konsultasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pusat.
 
"Itu sudah kita bahas. Kita juga sudah berkonsultasi ke provinsi dan pusat. Tinggal nanti pengesahan saja. Mudah-mudahan bisa secepatnya," kata Aan.
 
Sementara itu, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad menjelaskan, potensi pariwisata di Kabupaten Cirebon sangat melimpah,  ada hampir di setiap desa. Namun sayangnya, hingga kini Riparda belum ada. 
 
 
Pihaknya juga sudah melayangkan usulan agar payung hukum penyelenggaran pariwisata itu, disahkan segera. 
 
"DPRD sendiri sudah membahasnya. Hanya saja, masih belum final. Sehingga belum bisa disahkan," kata Abraham.
 
Menurutnya, percuma Disbudpar bekerja mati-matian kalau payung hukumnya tidak ada. Artinya meskipun potensi pariwisatanya ada, banyak dan bahkan melimpah, namun tidak bisa dikembangkan. Karena rohnya belum ada. 
 
 
"Kami minta payung hukumnya disegerakan. Ini seperti tidak ada rohnya," kata Abraham. 
 
Pria yang belum sebulan menjabat di Dusbudpar itu menegaskan, saat ini semua tahu, kondisi dunia sedang dilanda inflasi. Yang bisa menguatkannya  perlu kehadiran ekonomi kerakyatan. Di samping itu menumbuhkan kearifan lokal melalui BUMDes atau di setiap desa yang ada. 
 
Saat ini, lanjut Abraham, sudah ada 32 desa pariwisata yang telah ber-SK. Memang potensinya banyak dan melimpah. Tapi belum terkelola dengan maksimal, hanya ada beberapa saja yang sudah dikenal. 
 
 
Sebut saja, lanjut Abraham, seperti sentra tari di Gegesik, wisata Batulawang, wisata mangrove di Mundu Pesisir dan Ambulu Losari. Untuk bisa menguatkannya, Disbudpar pun sudah mengagendakan melakukan studi banding ke Jawa Timur. 
 
"Untuk bisa menguatkan dan mengangkat kearifan lokal, nanti dari 32 desa itu perwakilannya kita ajak," ungkapnya.(Ismail)

Editor: Fanny Crisna Matahari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x