Network
Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa dan kelurahan yang memenuhi aspek teknis sekaligus yuridis sesuai ketentuan perundang-undangan.
Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, Eko Prasetyanto menyebutkan, persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah percepatan penyelesaian batas desa.
Karena dari 75.265 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 3.100 desa yang memiliki batas sekaligus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
Untuk itu, dirinya mengajak guna lebih bersinergi dari pusat sampai ke daerah dalam menyelesaikan batas desa secara bertahap.
Apalagi, Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, sudah menekankan mengenai pentingnya batas desa.
“Semoga dengan raihan Penghargaan Batas Desa Awards dapat menjadi contoh untuk mengguggah daerah lainnya agar melakukan hal yang sama,” tuturnya.
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Matheos Tan mengatakan, rakornas percepatan batas desa adalah upaya mendukung penyelesaian batas desa seperti yang yang diamanatkan Presiden RI.
Bahwa, target tahun 2023, sebanyak 11 provinsi dengan hasil yang diharapkan untuk membangun komitmen dalam percepatan peta batas desa di daerahnya masing-masing. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
