Network
KABARCIREBON - Selama melaksanakan tugas di lapangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan banyak mendapatkan temuan yang membingungkan.
Sehingga harus segera diperbaiki agar dalam pelaksanaan Pemilu nanti memperoleh data yang akurat.
“Berdasarkan hasil pengawasan melekat dan uji petik Panwaslu Kelurahan/Desa, ada beberapa catatan perlu perbaikan.
Baca Juga: ICMI Kuningan Bedah Potret Demokrasi Menuju Pemilu Serentak 2024
Antara lain, ditemuka sebanyak 94 Pantarlih yang tidak menunjukkan SK pada saat awal pelaksanaan coklit.
Termasuk ditermukan 7 Pantarlih tidak menempelkan stiker pada 15 KK yang sudah dicoklit berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Panwaslu Keluraha/Desa.
Selain itu, ditemukan juga adanya dugaan Pantarlih yang menggunakan jasa pihak lain dalam melaksanakan tugasnya (Coklit),” kata Ketua Bawaslu Kab. Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, Selasa 14 Maret 2023.
Baca Juga: Masa Jabatan Ketua KONI Kuningan akan Habis Bulan Mei, Siapakah Penggantinya?
Ia menyampaikan hal tersebut pada acara siaran pers publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta Pemilu tahun 2024 di aula kantor setempat.
Ditembahkan Jalil, tidak kepalang tanggung ditemukan sebanyak 49.731 yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS).
Yakni, sebanyak 20.729 orang meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih, mungkin saja bisa bertambah jika tidak segera mendapat perbaikan.
Baca Juga: Ketua PCNU Kuningan Kenakan Sanksi Bagi Pengurus Tidak Aktif
Sebanyak 52 berstatus anggota TNI dan 72 anggota Polri.
Bahkan sebanyak 28.535 pemilih yang salah dalam penempatan TPS dan sebanyak 237 pemilih berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah, disamping ditemukan 106 pemilih ganda.
“Terjadi juga dalam satu KK berbeda TPS dan berdasarkan KTP -el atau Kartu Keluarga bukan pemilih beralamat di TPS setemapat,” ujarnya.
Baca Juga: Pansus Gagal Bayar DPRD Kuningan Sebaiknya Konsultasi ke Tim Audit BPK atau Institusi Hukum
Anggota DPD
Menurut Abdul Jalil, hasil pengawasan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Adapun jumlah bakal calon yang memiliki sebaran dukungan di Kab. Kuningan sejak penyerahan dukungan awal sampai dengan perbaikan pertama.
Baca Juga: Ketika Ular Coros Masuk ke Rumah Makan BP Resto Pramuka Kuningan
Adalah 46 orang dengan jumlah total dukungan sebanyak 14.576.
Dan total dukungan yang dilakukan verifikasi faktual sejumlah 3.779 dengan status memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.718 dan TMS 2.061.
“Dari jumlah total 59 bakal calon anggota DPD seluruh Jabar yang memenuhi syarat sebanyak 23 bakal calon dan 36 bakal calon lainnya dapat melakukan penyerahan perbaikan kedua.
Mulai tanggal 2-11 Maret sudah dilakukan penyerahan perbaikan kedua dan tanggal 12-21 Maret proses verifikasi administrasi perbaikan kedua,” paparnya.
Dalam hal ini terdapat beberapa catatan ataupun kendala pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dukungan DPD.
Bahwa Bawaslu Kuningan tidak diberikan data sample verfak DPD oleh KPU Kuningan sehingga menyulitkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan.
Dalam sample verfak DPD masih terdapat status pekerjaan yang dilarang sejumlah 14 orang diantaranya penyelenggaran ASN dan lainnya.
Ada juga dukungan ganda berjumlah 14 distribusi data sample dari KPU ke PPK/PPS tidak didistribusikan langsung seluruhnya akan tetapi melalui tiga tahap distribusi.
“Tahapan verfak DPD yang beririsan dengan coklit.
Sehingga proses pengawasan verfak oleh pengawas kecamatan maupun pengawas desa kurang optimal dan terbatas.
Ditambah cuaca musim hujan sehingga jadual verifikasi berubah-ubah.
Termasuk SDM verifikator kurang memahami alur verfikasi karena Bimtek verifikasi kurang optimal,” ujarnya. (Emsul/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
