Menurutnya, pada tahun 1997 tersebut merupakan pengambilan paksa sertifikat setelah sebelumnya pihak pemerintah secara persuasif meminta sertifikat tersebut.
"Tahun 1997 diambil dengan paksaan terakhir. Tadinya ada tindakan persuasif, namun akhirnya dipaksa, dikasih pilihan. Kita juga mikir punya keluarga akhirnya diserahkan," katanya.
Menurutnya, alasan di balik pengambilan paksa sertifikat tersebut adalah adanya kecurigaan pemerintah terhadap pengurus vihara yang bukan murni umat Budha.
"Makanya kita tegaskan bahwa di vihara itu hanya murni kegiatan keagamaan, hal itu dibuktikan dengan banyaknya kegiatan keagamaan tapi mereka (pemerintah) tidak percaya, saat itu tahun 1997 lagi masa-masanya pemerintah tidak percaya terhadap vihara," katanya.