Network
"Apabila terdapat di atas 40 persen, bisa diprioritaskan. Adapun produk yang ditawarkan kami.sudah di atas 49,74 persen TKDN. Sehingga tidak ada aturan yang dilanggar," ujarnya.
Terkait harga, hal tersebut sudah ditawar oleh Kemenkes RI dan negosiasi dengan Dinkes Kabupaten Cirebon lewat sistem e-katalog, secara transparan.
Baca Juga: Mengenal Cedera ACL dan Rehabilitas Pasca Cedera Melalui Fisioterapi
Diberitakan sebelumnya, Pengadaan antropometri senilai Rp 22 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon disorot. Dinkes pun diduga telah mengondisikan pemenang yang sudah muncul dalam sistem e-katalog, karena dinilai banyak kejanggalan.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 14 triliun pada tahun ini yang berhubungan dengan target penurunan kondisi kurang gizi kronis atau stunting. Dalam anggaran tersebut ada beberapa program yang bernilai tinggi.
Program dengan anggaran terbesar pada tahun ini adalah pembelian 131.618 paket antropometri senilai Rp 1,34 triliun dalam bentuk DAK fisik. Antropometri sendiri adalah alat pengukur tinggi dan berat badan anak yang terintegrasi. Alat ini nantinya diberikan ke masing-masing posyandu yang ada di semua daerah.
