Network
KABARCIREBON- Selama ini, Pemda yang telah membiayai urusan verifikasi vaktual (verval) data kemiskinan. Ke depan, ada peluang, pembiayaan verval akan dianggarkan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu diketahui setelah Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon berkunjung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menjelaskan, banyak hal yang dibicarakan di Kemensos RI saat pihaknya melakukan kunjungan kerja. Salah satunya, terkait anggaran verval, honor Puskesos dan SK Puskesos.
Baca Juga: Misteri Anggi Pengantin Baru Hilang Viral Haru Berubah Kecewa
Itu dilakukan agar data kemiskinan di Kabupaten Cirebon benar-benar valid.
"Kami mengusulkan ke Kemensos, agar bisa membantu pembiayaan terkait vervalnya. Agar bisa dianggarkan dari pusat. Ternyata, Kemensos pun membuka diri, mempersilakan kepada kita melalui Dinsos agar mengusulkan," kata Aan, kemarin.
Informasinya, kata Politisi PDI Perjuangan ini, untuk anggaran verval di tahun 2024, sudah disiapkan. Hanya saja, Aan mengaku belum mengetahui persis, apakah anggaran yang disediakan itu, langsung dari Kemensos, atau dari Bantuan Provinsi (Banprov).
Baca Juga: Haru Biru Persib, Tyronne del Pino Pahit, Marc Klok Sedih dan Mantan Persija Berderai
Verval sendiri menjadi salah satu tugas dari petugas Puskesos di setiap desa. Selama ini, mereka mendapatkan uang tali kasihnya dari pemerintah desa. Nilainya pun tidak seberapa, sehingga wajar kalau hasil kinerjanya pun kurang maksimal. Pasalnya, mereka dibayar dengan nominal berpariatif, antara Rp 300 sampai Rp 500 ribu per bulannya.
Menurut Aan, ketika persoalan penganggaran verval sudah terselesaikan, pihaknya pun mengupayakan untuk memperjuangkan honorarium para petugas puskesos.
