Network
"Ya kan infonya untuk 2024 terkait verval sudah cukup jelas. Kita tunggu saja keputusannya. Nah, tinggal terkait honorarium puskesosnya saja, itu masih kita telusuri," kata Aan.
Baca Juga: Dari 9260 Bacaleg Hanya 1063 Memenuhi Syarat, 18 Parpol Peserta Pemilu 2024 Ajukan Perbaikan ke KPU
Adapun berkaitan dengan administrasi puskesos, seperti SK yang selama ini diberikan dari desa, pun menjadi pembahasan serius di Kemensos RI. Karena di lapangan, kerap kali menimbulkan persoalan, seiring dengan dinamika politik di desa. Hal itulah, yang menjadi salah satu penyebab seringnya troble data Kemiskinan.
Makanya, diarahkan agar SK puskesos itu, bisa dialihkan. Bukan lagi SK Kepala Desa, tapi SK Bupati.
"Kita minta arahan bagaimana mekanisme kerjanya kalau SK Puskesos itu nantinya dari bupati. Kemensos pun mengarahkan itu semua ke daerah masing-masing. Artinya peluang itu ada," kata dia.
Baca Juga: Tak Ada Reward dari Pemkab Cirebon bagi Kolektor PBB, Iyoy Sonjaya: Pemdes Seolah “Sapi Perah”
Pihaknya pun akan segera menindaklanjuti. Berkoordinasi dengan pihak terkait.
"Kita akan rapatkan dengan Dinsos, Sekda dan TAPD untuk membicarakan terkait SK. Apakah mau dialihkan menjadi SK Bupati atau masih tetap berdasarkan SK kuwu. Kita perlu membahasnya, dengan melihat kemampuan keuangan daerah," katanya.(Ismail)
