Network
Adapun untuk anggaran dari CSR perusahaan, kata Politisi Partai Golkar ini, Komisi III melalui kunjungan-kunjungan kerjanya ke perusahaan-perusahaan sudah meminta dan mengarahkan agar CSR-nya diperuntukan dan diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Salah satu contoh di daerah timur sudah ada realisasinya.
Baca Juga: Respon Persoalan di Desa Dawuan, Jurusan PMI IAIN Cirebon Gelar Pengabdian Masyarakat
"Karena melalui kunjungan ke perusahaan-perusahaan, kita meminta agar CSR itu diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Mudah-mudahan itu terus berlanjut," ungkapnya.
Upaya yang dilakukan Komisi III hingga ke perusahaan-perusahaan tersebut, dikarenakan lemah atau minimnya anggaran pemeliharaan jalan di tahun ini. Yakni hanya Rp 2,3 miliar.
"Makanya di anggaran perubahan harus ditambah minimalnya Rp 10 miliar," kata Anton.
Baca Juga: Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Tidak Ada Urgensi Cabut Perbup Tahapan Pilwu
Masalah jalan ini, lanjut dia, menjadi persoalan bersama, karena jalan menjadi kebutuhan atau pelayanan dasar bagi masyarakat. Ia pun menilai, kenapa masyarakat resah dengan kondisi jalan yang semkin parah. Karena di anggaran murni 2023 untuk perbaikan jalan lambat digelar.
Harusnya, kata dia, diajukannya lelang untuk kegiatan jalan dari awal tahun, paling tidak di bulan Februari 2023 lalu. Bahkan, sejak awal tahun pun pihaknya sudah mendorong DPUTR untuk melakukan hal itu. Namun masih saja lambat.
"Kita sudah minta star lelang untuk jalan itu masuk di Februari. Jadi Komisi III menilai dengan adanya keterlambatan dari DPUTR untuk mengajukan lelang, menjadikan gejolak masyarakat soal jalan semakin tinggi," katanya.
Baca Juga: Situs Gunung Padang Dibuat Manusia, Bukti Hebatnya Nenek Moyang Bangsa Indonesia
