Network
KABARCIREBON - Ratusan warga di tiga RW yang berada di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemawungkuk Kota Cirebon, mendesak penutupan perusahaan stockpile batu bara di Pelabuhan Cirebon milik PT. Terbit Jaya Selaras Energi (TJSE).
Desakan mereka tersebut dituangkan dalam surat yang dilampiri ratusan tanda tangan (petisi) dari tiga RW. Masing-masing RW 01 Pesisir Selatan, RW 07 Pesisir Tengah, dan RW 10 Pesisir Utara.
Surat ber nomor 02/Agustus/2023 ditujukan kepada Kantor KSOP Cirebon, GM Pelindo II Cirebon, Camat Lemahwungkuk dan Lurah Panjunan. Kemudian surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD dan DLH.
Dalam surat tersebut disebutkan, selama 5 tahun lebih sebenarnya warga di tiga Rw, terutama warga 01 Pesisir Selatan yang bertetangga langsung dengan Pelabuhan Cirebon mengaku sudah merasa nyaman.
Semua itu dikarenakan debu batubara yang masuk ke wilayah Pesisir tidak seperti dulu lagi dikarenakan di wilayah Pelabuhan Cirebon sudah tidak ada kegiatan stockpile.
Akhir-akhir ini, saat musim angin besar debu batubara dari Pelabuhan Cirebon kembali beterbangan dan masuk lagi ke wilayah RW 01 Pesisir. Akibatnya langsung terkena dampak debu batubara dari adanya kegiatan Stockpile milik PT. TJSE.
Masih dalam surat tersebut, warga RW 01 Pesisir Selatan menjadi resah, tidak tenang dan tidak nyaman lagi.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum para Pengusaha Stockpile Batubara bermunculan lagi di Pelabuhan Cirebon, warga RW 01 Pesisir Selatan meminta Stockpile Batubara PT TJSE yang ada di Pelabuhan Cirebon untuk segera ditutup kembali.
Bahkan mereka mengancam agar penutupan dilakukan sebelum warga atau masyarakat RW 01 Pesisir Selatan yang akan melakukan penutupan dengan cara sendiri seperti dulu lagi, demo terus sebelum ditutup.
"Surat sudah kami kirim ke PT TJSE dan juga disebarkan kepada pihak terkait lainnya. Kami mohon ini ditanggapi serius dan segera penuhi tuntutan masyarakat ini," kata seorang tokoh masyarakat di RW 01 Pesisir Selatan, Jamal.
Ia menyebutkan, desakan warga tersebut merupakan fakta tanpa rekayasa. Karenanya hal ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait.
