Network
Hal itu dimaksudkan agar para kontraktor di bawah naungan Gepksindo masih bisa berkarya sekaligus mendapatkan penghasilan ketika pemda tengah dilanda devisit anggaran.
Namun organisasinya menyarankan supaya pemerintah terus melek aturan sehingga tidak melakukan langkah atau tindakan yang merugikan, membahayakan sekaligus berpengaruh terhadap krebilitasnya. Terutama berkaitan dengan dugaan markup proyek, pengkondisian proyek dan sebagainya.
Jalankanlah penanganan proyek demi kepentingan dan kelancaran pembangunan sesuai aturan dengan mengedepankan validasi data yang benar agar ke depan tidak kebingungan ketika menghadapi badan pemeriksa keuangan (BPK) dan pemeriksaan lainnya. "Kami berharap supaya pemerintah selalu melaksanakan proses lelang sesuai ketentuan aturan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ucapnya.
Baca Juga: Koperasi di Kuningan Diberikan Pilihan Untuk Menilai Dirinya Sendiri, Close Loop atau Open Loop
Disinggung seputar Gapeksindo, Yoesman menjelaskan, bahwa sejak tahun 2021, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) Gapeksindo ditetapkan sebagai operator perusahaan berbadan hukum PT Sertifikasi Badan Usaha Gapeksindo (SBUG) dan dalam operasinya menggunakan skema sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17067:2013.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-nya edisi tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sehingga tidak hanya melayani anggota Gapeksindo saja tetapi terbuka bagi badan usaha jasa kontruksi (BUJK) lain yang memerlukan sertifikat badan usaha (SBU) dalam kontribusinya sebagai pelaksana konstruksi di Indonesia. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
