Network
KABARCIREBON - Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan, H.M. Ridho Suganda tinggal menghitung hari saja untuk lengser dari singgasana kepemimpinan yang selama ini didudukinya karena tanggal 4 Desember 2023 akan habis masa jabatannya. Sehingga fasilitas-fasilitas yang melekat di pasangan pimpinan daerah tersebut pun harus ikut dilepaskan.
Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan jabatan orang nomor satu di kota kuda sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor: 4 tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan telah mengusulkan tiga nama untuk Pj Bupati Kuningan yang dinilai mumpuni.
Namun dari ketiga nama yang surat pengajuannya telah dilangkan ke Kemendagri, nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar tidak masuk. Padahal nama ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah ramai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat kuat.
Baca Juga: 10 Pejabat Kuningan Dibredel Pertanyaan oleh Pakar Hukum dan Akademisi
Wakil rakyat justru merestui tiga nama atas nama Kepala Biro Keuangan Perbatasan Kemendagri RI, Indra Purnama (dikabarkan berasal dari Kuningan), Sekretaris DPRD Kuningan, H. Deni Hamdani serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), H. Asep Taufik Rohman.
"Tiga nama pejabat tersebut telah diajukan ke Kemendagri, kemarin," ujar Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy yang tengah mengikuti pelatihan lembaga ketahanan nasional (Lemhanas) ketika dihubungi via whatsapps (WA), Selasa 7 November 2023.
Sedangkan terkait nama Sekda H. Dian Rachmat Yanuar yang status kepegawaiannya sudah pembina tingkat madya, kata Zul sapaan akrab politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikarenakan orang nomor tiga di kota kuda yang bulan Oktober diperpanjang masa jabatannya tersebut justru telah diusulkan lebih dulu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Baca Juga: Jalan Rusak Parah Dibiarkan Saja, Diduga Kecamatan Hantara selalu di-PHP Bupati Kuningan
"Tentang siapa yang terpilih dari beberapa kandidat Pj Bupati Kuningan dan kapan waktu diumumkannya, saya kurang tahu karena domainnya Mendagri," ucapnya.
