Network
KABARCIREBON - Ratusan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat buruh melakukan aksi di depan kantor Bupati Cirebon, Senin (13/11/2023). Mereka menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2024 sebesar 15 persen.
Aksi gerakan buruh tersebut dinamakan Aliansi Buruh Cirebon yang terdiri dari berbagai organisasi serikat pekerja atau serikat buruh seperti FSPMI, FSPS, SPN, SPSI, BISS, SP ITP dan Paguyuban Pekerja Transportasi.
"Gerakan buruh yang kita namakan Aliansi Buruh Cirebon ini, kami menuntut pemerintah menaikkan UMK tahun 2024 sebesar 15 persen," kata Ketua Exco Kabupaten Cirebon yang juga Sekretaris KC FSPMI Cirebon Raya, Mohamad Machbub.
Baca Juga: Ratusan Personel Polres Cirebon Kota Ikuti Tes Psikologi
Ia menjelaskan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, lanjut Machbub yang juga menjabat Ketua Partai Buruh Kabupaten Cirebon ini, pihaknya bersama kawan-kawan aliansi meminta kepada gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen.
"Terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15 persen," ungkap Machbub.
Baca Juga: Atasi Isu Krusial Terkait Transformasi Digital, 7 Pimpinan PTKIN Gelar FGD
Pertama, kata dia, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, Ambon dan pasar tradisional yang ada di wilayah Cirebon ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15 persen.
Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024. Terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45 persen, ongkos transportasi 30 persen, dan pendidikan anak.
