Network
Kedua, lanjut dia, adalah makro ekonomi di mana kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam omnibus law disebutkan indeks tertentu.
Baca Juga: Tiga Besar Open Biding Diumumkan, Banyak Pejabat Kuningan yang Tersingkir
"Kami mengusulkan indeks tertentu di kisaran 1,0 hingga 2,0, bukan di bawah 1,0 agar disparitas tidak semakin tinggi," ujarnya.
Alasan ketiga, kata dia, adalah status Indonesia yang telah ditetapkan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) oleh Bank Dunia pada Juni 2023. Negara dengan kategori ini memiliki pendapatan nasional bruto (PNB) perkapita sebesar US$4.466.
Adapun, Indonesia menurutnya, pada 2022 tercatat memiliki PNB per kapita sebesar US$4.580.
Baca Juga: Gerindra Kuningan Kembali Menghangat, 5 Anggota Fraksi Merapat ke H. Rokhmat Ardiyan
"Kalau memang kita disebut (upper) middle income country, realita di lapangan dinaikkan dong 2024 upah ini. Maka kenaikan 10-15 persen masuk akal," ungkapnya.
Tuntutan kedua dalam aksi tersebut kata dia, yakni buruh meminta agar cabut PP 51/2023 tentang Pengupahan Pokok permasalahan terhadap UMK 2024 untuk Kabupaten Cirebon yang hanya naik sebesar 3% adalah karena adanya PP 51/2023 tentang pengupahan sebagai pengganti dari PP 36/2021.
Selanjutnya, tuntutan ketiga, kata dia, buruh meminta agar adanya mediator di Kabupaten Cirebon. Sebab menurut Machbub, fenomena yang terjadi di Kabupaten Cirebon dengan sudah banyaknya industri berdiri ini tidak menutup kemungkinan akan banyak sekali perselisihan antara pekerja dan perusahaan, bahkan pasca hakim MK memutuskan UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku perusahaan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja.
Baca Juga: Kuningan Ditargetkan Masuk 5 Besar POR PGRI Jabar
