Network
"Kami ini sudah melakukan pengawasan sesuai SOP. Sudah banyak masukan yang kita berikan ke DLH, tapi terkesan diabaikan. Jadi mau tidak mau DLH Kabupaten Cirebon lah yang paling bertanggung jawab dengan ambruknya gapura tersebut," ungkapnya.
Hal sama disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana. Pihaknya meminta agar DLH setempat dan konsultan pengawas bertanggung jawab penuh atas persoalan tersebut. Namun, masalah itu bisa diselesaikan karena masih dalam kondisi pemeliharaan.
"Saya minta LH Kabupaten Cirebon serta konsultan bertanggung jawab penuh terkait ambruknya Gapura Taman Pataraksa. Segera gunakan anggaran pemeliharaan untuk memperbaiki kerusakan," kata Anton.
Ia juga mengaku kecewa dengan ambruknya gapura tersebut. Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi III akan segera memanggil DLH, konsultan serta rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan observasi terkait penyebab ambruknya gapura tersebut.
Baca Juga: Polres Cirebon Kota Gelar Upacara Kenaikan Pangkat
Sementara itu, Kadis LH Kabupaten Cirebon, Iwan Herdiawan menyampaikan, soal ambruknya gapura tersebut pihaknya sudah sepakat dengan pelaksana untuk dibongkar total tak hanya yang ambruknya saja, tapi juga yang masih berdiri di sampingnya. Karena kata dia, sekarang sampai April 2024 masih dalam masa pemeliharaan, sehingga masih menjadi tanggung jawab rekanan.
"Tadi sudah ngobrol dengan pelaksana, pada prinsipnya dengan kejadian ini, karena ini masih dalam masa pemeliharaan saya minta di bongkar total," ungkapnya.
Soal konstruksi yang diduga asal-asalan Iwan pun akan meminta penjelasan pihak konsultan karena untuk sementara pihaknya mendapat informasi ada pergeseran bangunan. "Kalau tadi dari konsultan pengawas ada penjelasan, ada pergeseran struktur dan lain-lain. Tapi saya ingin meminta lebih detail seperti apa penjelasannya, nanti dalam rapat," ujarnya.
Baca Juga: Polres Cirebon Kota Gelar Upacara Kenaikan Pangkat
