Network
"Jawabannya, mencari dan menyebarkan rekam jejak calon pemimpin yang nyata dilakukan dan berpotensi besar akan dilakukan kembali di masa yang akan datang adalah diperbolehkan," ungkapnya.
Baca Juga: Gelar Apel Gabungan, Pj Walikota Bersama Perangkat Daerah Kota Cirebon Bersih-bersih Jalan
Dengan salah satu tujuannya, lanjut dia, untuk menghilangkan kemungkaran, menyelamatkan bangsa dan kaum muslimin dari kemafsadatan.
Sementara itu, Ketua Panitia BM Akbar se-Jawa Madura, Kiai Khozinatul Asror menjelaskan, kenapa tema soal batas usia pemimpin dan rekam jejaknya ini menjadi salah satu tema pembahasan, karena menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah," katanya.
Selanjutnya, terkait penelusuran rekam jejak seorang pemimpin terus bergulir baik melalui kajian-kajian atau publikasi rekam jejak melalui video yang dipublikasikan ke media sosial, ada yang menyampaikan rekam jejak yang positif dan rekam jejak yang negatif dari Capres dan Cawapres.
Hal ini, kata dia, bertujuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan arah politik dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang akan di lakukan dalam pemilu tanggal 14 Februari 2024.
Hal ini menuntut pandangan hukum untuk memberikan gambaran hukum terkait kriteria calon pemimpin dari segi usia dan hukum penelusuran rekam jejak calon Presiden dan wakil Presiden.
Baca Juga: Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam Malam Ini, Preview & Strarting Line-Up
