Network
KABARCIREBON - KH Imam Jazuli yang pernah menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 menegaskan, stigma elit PBNU saat ini 'gampang dibeli' benar adanya.
Hal itu berkaitan dengan politik praktis dan pengerahan dukungan PBNU untuk salah satu Capres-Cawapres di Pemilu 2024.
Menurut Kiai Imam Jazuli, beberapa hari lalu, viral berita sebagian warga NU di Jogjakarta, berkumpul dan membuat rekomendasi, yaitu menolak PBNU yang terjun ke politik praktis. Mereka menilai PBNU di era kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya Cholil Staquf telah jauh melenceng dari Khitthah 26.
Baca Juga: 27.545 Anggota KPPS Majalengka Dilantik, Ternyata Kerjanya Cuma Satu Bulan
"Sebenarnya, perlu ditegaskan lagi kembali ke Khitthah 26 bukan apolitis an sich, tetapi juga bukan berpolitik serabutan. Kembali ke Khitthah sejatinya adalah membela kepentingan warga Nahdliyyin melalui sarana partai politik milik warga Nahdliyyin sendiri," katanya, Kamis (25/1/2024).
Kegelisahan warga Nahdliyyin bahwa Kiai Akhyar dan Gus Yahya berpolitik praktis, kata dia, dikarenakan wahana politik praktis PBNU bukan partai politik milik warga NU sendiri. Sebaliknya, PBNU menunggangi partai politik milik orang lain dan Capres-cawapres yang bukan kader dan tidak ada bau-bau NU-nya.
Walaupun, kata dia, Kiai Akhyar dan Gus Yahya menjadi 'invisible hand' bagi Paslon 02 Prabowo-Gibran, sebenarnya hal itu bisa dibenarkan dalam sudut pandang kembali ke Khitthah.
Baca Juga: Fatayat NU Ingatkan Masyarakat Jangan Tergiur Pinjol dan Investasi Bodong
"Hanya saja, kebenarannya masih 50%, dan 50% sisanya salah," ujarnya.
Ia melanjutkan, menjadi 'invisible hand' bagi Kiai Akhyar dan Gus Yahya sudah benar, karena tidak mengubah organ NU sebagai partai politik namun tetap berpolitik.
