Network
KABARCIREBON- Pemkab Cirebon telah menetapkan Tanggap Darurat bencana banjir yang terjadi di sembilan kecamatan di wilayah Timur Kabupaten Cirebon. Banjir yang melanda 36 desa di sembilan kecamatan ini mengakibatkan 20 ribu rumah warga dan 83 ribu jiwa terdampak.
Melihat kondisi tersebut, Pemkab Cirebon telah mengelurakan SK Tanggap Darurat yang di tandatangai oleh Bupati Cirebon, Sekda dan unsur forkopimda. Bahkan Pemkab Cirebon langsung melakukan rapat koordinasi antar SKPD terkait untuk penanganan paska bencana banjir yang melanda sembilan kecamatan tesebut.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon, Hadi Suryadiningrat mengatakan rapat koordinasi ini untuk merumuskan dan mempersiapkan penggunaan dana tanggap darurat untuk penanganan banjir dan sosial di wilayah timur, termasuk juga rencana kedepannya.
"Yang harus kita lakukan adalah, karena cuaca tidak menentu, kita harus segera melakukan inventarisir dan tindakanvterhadap titik-titik banjir untuk penanggulangan sementara saat ini, termasuk juga kegiatan sosial pemberian makanan minuman kepada masyarakat yang terdampak," katanya di Sumber, (7/3/2024).
Untuk anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), kata Hadi, pihaknya masih menginventarisir kebutuhannya sehingga dana tanggap darurat ini akan segera dilakukan untuk penanganan banjir di wilayah tersebut.
"Perkiraan belum tahu berapa, mungkin menunggu besok. Yang dibutuhkan sekarang adalah penanganan sedimentasi yang banyak diusulkan oleh para camat, lalu alat kebersihan, makan minum, dan kesehatan yang yang harus disegerakan," ungkapnya.
Selain itu, kata Hadi, untuk pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisangarung (BBWS CC) sudah merespon dengan baik. "Dengan adanya SK Tanggap Darurat ini akan segera menjadi bahan regulasi mereka untuk melakukan pekerjaan terhadap kegiatan yang ada di daerah lain untuk disegerakan di Kabupaten Cirebon," katanya.
Hadi pun menyampaikan, bahwa Dandim 0620 Kabupaten Cirebon meminta agar kegiatak sosial dan dompet kemanusian bisa disalirkan satu pintu yang sudah ditunjuk oleh Pemda.
"Saat ini lokasi untuk dompet kemanusiaam belum ada, lokasinya juga belum ditetapkan," katanya. "Pak Kajari juga menyampaikan bahwa dalam BTT ini tidak ada yang boleh bermain-main dalam dana bencana, itu bakal disikat habis oleh APH, karena rakyat sedang sengsara jadi dana BTT tidak boleh dipakai yang lainnya, khusus untuk penanganan," imbuhnya
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sri Wijayanti mengatakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Tanggap Darutar bencana banjir, pihaknya telah menganggarkan hingga Rp. 25 miliar. "Pemkab telah menganggarkan BTT sebesar Rp. 25 miliar untuk Tanggab Darurat," katanya.
Ia meminta agar anggaran BTT ini benar-benar digunakan, dan tidak sampai dobel dengan bantuan dari pusat. "Jangan sampai dana BTT kita dobel dengan bantuan dari kementrian, agar bisa maksimal," ujarnya.***
