Network
KABARCIREBON - Beredar undangan terbuka di pesan WhatsApp terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024.
Undangan terbuka itu ditujukan bagi warga Kota Cirebon yang merasa keberatan mengenai pembayaran PBB agar hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa 7 Mei 2024 pada pukul 10.00 WIB. Mereka diminta untuk menyuarakan aspirasi.
Sebelumnya, masyarakat Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan PBB yang mencapai di atas 100 persen pada 2024 ini. Kenaikan PBB ini bahkan ada yang mencapai hingga 600 persen.
Baca Juga: Jika Koalisi PDIP-Gerindra Kuningan Terbangun, Pilkadanya akan Dimenangkan Siapa?
Hal tersebut tertuang pada seminar bertajuk Urun Rembuk Kontroversial Kenaikan PBB dan BPHTB yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang digelar Maret lalu.
Sementara itu warga Pekalipan, Kota Cirebon, Ri mengatakan cukup kaget ketika menerima notif tagihan PBB tahun 2024 yang cukup besar dibandingkan tahun 2023, saat menanyakan besaran PBB tahun 2024 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, terlebih kenaikan tersebut belum ada sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
"Kebetulan saya ada dua tempat yakni di Pekalipan dan Pekiringan. Yang di Pekalipan misalnya tahun 2023 saya bayar PBB Rp 183.500 tapi tahun 2024 ini PBB yang harus saya bayar jadi Rp 718.231. Sementara yang di Pekiringan tahun 2023 besarnya Rp 161.040 tapi tahun ini jadi Rp 418.320," ucapnya.
Baca Juga: Rana Suparman Berpotensi Mendapat Rekomendasi, Siapakah Posisi Tertinggi Hasil Survei PDIP Kuningan?
Dirinya dibuat kaget melihat tagihan PBB tahun 2024, karena terdapat kenaikan yang cukup signifikan, ditambah dirinya belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi terkait kenaikan PBB tahun ini. Dia bahkan menilai jika kenaikan PBB itu cukup ugal-ugalan.
"Sangat disayangkan tidak ada sosialisasi terkait kenaikan PBB 2024 ini. Saya pun tidak memahami regulasi dan latar belakang akan kenaikan PBB ini," pungkasnya.*
